Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Macron Naikkan Upah Minimum, Petani Prancis Menolak

image-gnews
Massa rompi kuning dari Serikat Buruh Tani Prancis Coordination Rurale.[www.coordinationrurale.fr]
Massa rompi kuning dari Serikat Buruh Tani Prancis Coordination Rurale.[www.coordinationrurale.fr]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha memadamkan protes rompi kuning dengan menaikkan upah minimum dan memotong pajak, namun ditolak oleh serikat petani.

Presiden Emmanuel Macron berusaha menenangkan demonstran rompi kuning, dengan menawarkan kenaikan gaji minimum bulanan sebesar 100 euro atau sekitar Rp 1,6 juta dan menurunkan pajak untuk warga miskin, menurut laporan Russia Today, 14 Desember 2018.

Baca: Pasca Unjuk Rasa Jaket Kuning, Petugas Kebersihan Paris Berbenah

Tapi Veronique le Floch, Sekretaris Jenderal Coordination rurale, sebuah serikat buruh petani Prancis, mengatakan kepada RT bahwa Macron hanya memeluk para penerima upah tetapi gagal memberikan janji serupa kepada mereka yang bekerja di bidang pertanian.

Sejumlah pengunjuk rasa mengenakan jaket kuning berunjuk rasa di ibu kota Brussel, Belgia, yang merupakan ibu kota Uni Eropa, sebagai bentuk simpati kepada unjuk rasa jaket kuning di Prancis menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Reuters

"Kami tidak ada hubungannya dengan upah minimal karena kami tidak berbicara lembur karena semuanya tidak jelas ketika Anda bekerja 70 jam seminggu," kata le Floch karena mengabaikan petani dan tidak mempertimbangkan pendapatan riil dari orang yang tinggal di daerah pedesaan.

"Dia lupa bahwa setiap detik petani hidup dengan kurang dari 365 euro sebulan, bahwa pensiun seorang petani berada di bawah standar tunjangan sosial," kata ketua serikat buruh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Biaya Hidup Naik, PM Prancis Siap Bantu Pekerja Bergaji Rendah

Menurut le Floch, para petani menghabiskan separuh dari pendapatan mereka untuk berbagai pajak, termasuk pajak atas asuransi sosial wajib, pajak tanah, dan pajak penghasilan."Bahkan jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda masih harus membayar pajak itu," jelasnya.

Langkah-langkah Macron menemui massa ditanggapi dingin oleh oposisi Prancis dan masyarakat.

Baca: 5 Hal Penting Soal Unjuk Rasa Jaket Kuning di Prancis

Gerakan rompi kuning beraksi melawan pajak baru, yang diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga BBM, menjadi protes nasional besar-besaran.
Bentrokan antara massa rompi kuning dengan polisi juga terjadi, yang memaksa Presiden Prancis Emmanuel Macron membatalkan kenaikkan pajak dan harga BBM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

3 hari lalu

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi. Reuters
Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

Beberapa sekutu memperingatkan eskalasi setelah serangan Iran terhadap Israel meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.


Rwanda Peringati 30 Tahun Genosida terhadap Ratusan Ribu Warga Suku Tutsi

11 hari lalu

Suasana peringatan
Rwanda Peringati 30 Tahun Genosida terhadap Ratusan Ribu Warga Suku Tutsi

Rwanda pada Minggu memulai peringatan selama satu pekan untuk memperingati 30 tahun genosida terhadap ratusan ribu warga etnis Tutsi pada 1994.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

11 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Hilang saat Menyusuri Bukit Sipiso-piso, Turis Asal Prancis Ditemukan Luka-luka

12 hari lalu

Basarnas Medan bersama tim SAR gabungan mengevakuasi Adrea Zoe, pelancong asal Prancis, yang hilang di Bukit Sipiso-piso, Minggu, 7 April 2024. Foto: Istimewa
Hilang saat Menyusuri Bukit Sipiso-piso, Turis Asal Prancis Ditemukan Luka-luka

Basarnas Medan bersama tim SAR gabungan menemukan Adrea Zoe, 52 tahun, perempuan asal Prancis yang hilang di Bukit Sipiso-piso, Kabupaten Karo


Sekutu Pertimbangkan Hentikan Penjualan Senjata ke Israel Setelah Kematian Relawan Asing di Gaza

12 hari lalu

Pekerja bantuan Australian World Central Kitchen (WCK), Lalzawmi
Sekutu Pertimbangkan Hentikan Penjualan Senjata ke Israel Setelah Kematian Relawan Asing di Gaza

Beberapa negara Eropa sekutu Israel pertimbangkan hentikan penjualan senjata akibat pembunuhan tujuh relawan World Central Kitchen di Gaza


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

12 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

16 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni. Foto : Eno/Andri
Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.


Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah petani baru dalam perencanaan dan penghitungan.


Prancis Ajukan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Pantau Gencatan Senjata di Gaza

17 hari lalu

Seorang anak laki-laki Palestina berjalan di lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 27 Maret 2024. Israel tetap melancarkan serangan walaupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi seruan gencatan senjata segera di Jalur Gaza Palestina. REUTERS/Bassam Masoud
Prancis Ajukan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Pantau Gencatan Senjata di Gaza

Prancis mengadakan konsultasi tertutup dengan Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan resolusi tentang pemantauan penerapan gencatan senjata di Gaza.


Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

18 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.