TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Kamboja meloloskan sebuah aturan hukum yang bakal melonggarkan larangan berpolitik di negara itu. Lewat aturan tersebut, larangan aktivitas berpolitik para pemimpin oposisi akan dicabut.
Dikutip dari foxnews.com, Kamis, 13 Desember 2018, keputusan terbaru yang dibuat parlemen itu terkait upaya Phnom Penh untuk meningkatkan hubungan Kamboja dengan negara-negara barat. Sejumlah negara barat menuding, pemerintahan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen telah melakukan pelanggaran HAM dan penindasan hak-hak demokrasi.
Amerika Serikat dan Jerman sudah memulai langkah menjatuhkan sejumlah sanksi diplomatik kepada Kamboja. Washington dan Uni Eropa juga telah mengancam akan memperpanjang sanksi ekonominya.
Baca: Akhir The Phnom Penh Post, Bencana bagi Kebebasan Pers Kamboja
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, ditemui sehari sebelum pelaksanaan pemilu Kamboja 2018, Sabtu, 28 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Baca: Hun Sen Ancam Pukuli Demonstran, Fotonya Justru Dibakar Massa
Puncak perselisihan negara-negara barat dengan Kamboja terjadi pada Juli lalu atau ketika Kamboja melaksanakan pemilu. Pemilu itu dinilai tidak adil karena tanpa kehadiran partai oposisi yang kredibel, yakni Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP). Pemilu tersebut juga telah melarang para politisi dari partai oposisi mencalonkan diri menjadi anggota parlemen.
Hun Sen dalam sebuah pertemuan dengan para pekerja garmen pada Rabu kemarin mengatakan larangan berpolitik hanya akan dicabut pada politisi yang menghormati negara. Sebab politisi yang melakukan kekerasan tetap akan menghadapi ancaman hukuman penjara.
Sam Rainsy, pendiri dan mantan Ketua Partai CNRP, mengatakan tekanan internasional sekarang mulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari upaya Hun Sen yang baru-baru ini berusaha tampil lebih bersahabat menyusul pemberlakuan sanksi individu dari Amerika Serikat dan sanksi ekonomi dari Uni Eropa. Sanksi individu dari Amerika Serikat terkait dengan penerbitan visa.
Menurut Rainsy, Hun Sen tidak mau berisiko kehilangan kekuasaannya yang sudah dipegangnya selama 34 tahun. Dengan begitu, langkah-langkah yang sekarang diumumkannya dirancang untuk mengulur-ulur waktu dan menciptakan situasi yang pada akhirnya akan memperkuat cengkramannya pada kekuasaan. Dia pun menilai, janji Hun Sen untuk merehabilitasi sejumlah pemimpin CNRP yang telah dilarang berpolitik, tak menyelesaikan krisis politik Kamboja saat ini.
