Malaysia Di Antara Diskriminasi Rasial dan Desakan Kesetaraan Ras

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan peserta menghadiri unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.(Amir Yusof/Channel News Asia)

    Ribuan peserta menghadiri unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.(Amir Yusof/Channel News Asia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 8 Desember kemarin, puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menentang adopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras di tengah kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan status Islam sebagai agama resmi negara akan menjadi terancam.

    Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.

    Baca: Malaysia Batalkan Pawai Hari HAM Dipicu Sengketa dengan Singapura

    Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.

    Partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif, menilai ratifikasi akan mengancam posisi khusus Muslim Melayu, yang mencapai sekitar 60 persen dari populasi dan diberikan status khusus. sebagai bumiputera, atau natif yang mendiami negeri Malaysia, dalam Pasal 153 konstitusi negara.

    PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

    Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.

    Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.

    Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.

    "Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.

    Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]

    Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.

    Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.