3 Hal Penting Mengenai Dewan Kerjasama Teluk GCC

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra Mahkora Arab Saudi Pangeran Salman Bin Abdulaziz Al-Saud saat menghadiri acara Dewan Tertinggi Dewan Kerjasama Teluk ke-35 di Doha, Qatar, 9 Desember 2015. Raja baru, Salman, merupakan mantan Gubernur Provinsi Riyadh dan Menteri Pertahanan. Mohamed Farag/Anadolu Agency/Getty Images

    Putra Mahkora Arab Saudi Pangeran Salman Bin Abdulaziz Al-Saud saat menghadiri acara Dewan Tertinggi Dewan Kerjasama Teluk ke-35 di Doha, Qatar, 9 Desember 2015. Raja baru, Salman, merupakan mantan Gubernur Provinsi Riyadh dan Menteri Pertahanan. Mohamed Farag/Anadolu Agency/Getty Images

    TEMPO.COAbu Dhabi – Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council - GCC berdiri pada 1981, yang merupakan aliansi enam negara di bidang ekonomi, sosial dan politik.

    Baca:

    Saudi Gelar KTT Teluk, Pengamat Ragukan Efektivitas Forum GCC

     

    Keenam negara anggota adalah Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Arab saudi, dan Uni Emirat Arab.

    Organisasi ini menggelar pertemuan puncak setiap tahun sekali menjelang akhir tahun. Pada tahun ini, KTT digelar di Riyadh pada 9 Desember 2018. Pada tahun sebelumnya, Kuwait menjadi tuan rumah.

    Para negara anggota merasa perlu membentuk organisasi ini karena terjadi perang Irak – Iran, yang terjadi pada 1980 – 1988 dan membuat kawasan Timur Tengah menjadi terganggu stabilitasnya.

    1. Struktur

    Organisasi ini memiliki enam cabang utama untuk melakukan berbagai tugas dari mulai persiapan pertemuan hingga pemantauan implementasi kesepakatan yang tercapai.

    Baca:

    KTT Teluk, Raja Salman Minta Negara Teluk Bersatu

     

    Ada Dewan Tertinggi, yang merupakan dewan pengambil keputusan tertinggi dan menggelar pertemuan setiap tahun. Anggotanya merupakan para kepala negara. Untuk urusan penting, dewan berupaya mencapai kata sepakat. Dewan ini dibantu oleh Komisi Konsultasi, yang bertugas memberi masukan.

    Lalu ada Dewan Menteri, yang bertemu tiga bulan sekali dan membahas dan memutuskan kebijakan.

    Juga ada Sekretariat Jenderal, yang bersifat administratif dan mengorganisasikan pertemuan. Sekretaris Jenderal dipilih setiap tiga tahun sekali oleh Dewan Tertinggi. 

    Baca:

    Lalu terakhir ada Komisi Penyelesaian Sengketa, yang bertujuan mencari solusi diplomatik untuk mengatasi masalah internal yang terjadi.

    1. Ekonomi

    Enam negara anggota merupakan penghasil minyak dan mencakup nyairs setengah dari total cadangan minyak dunia.
    Karena populasi yang terus meningkat dan jumlah cadangan minyak dan gas yang menyusut, negara anggota berusaha mengembangkan sumber pemasukan baru seperti pariwisata, konstruksi, dan keuangan.

    Bahrain, menurut laporan dari Bank Dunia, merupakan negara anggota dengan tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi karena terjadinya penurunan harga minyak mentah, tingginya utang, dan rendahnya tabungan publik.

    Baca:

    1. Keamanan

    GCC sepakat membentuk pasukan koalisi yang disebut Peninsular Shielf Force atau Pasukan Tameng Semenanjung, yang dibentuk pada 1984. Pasukan ini terdiri dari infantri, kendaraan lapis baja, artileri, dan pasukan pendukung, yang total jumlahnya mencapai 40 ribu orang.

    Pada 1994, Perjanjian Keamanan GCC mempromosikan penggunaan teknologi terbaru untuk memperkuat sistem persenjataan dan melarang penjualan senjata ilegal.

    Baca:

    Pada 2000, GCC sepakat untuk membangun industri manufaktur senjata bersama, yang menyuplai kebutuhan negara anggota.

    Pada 2004, GCC membuat kesepakatan mengenai penanganan terorisme dan mulai melaksanakannya dua tahun kemudian.

    Pada 2012, Kuwait ikut meratifikasi Perjanjian Keamanan Internal pada KTT GCC di Bahrain. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi keamanan internal negara. Saat ini Saudi menjadi tuan rumah pada KTT ke - 39 GCC di Riyadh. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.