Cina Panggil Dubes AS, Protes Keras Penahanan Direktur Huawei

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan telekom Cina, Huawei yang juga kepala keuangan global perusahaan itu. [Channel News Asia]

    Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan telekom Cina, Huawei yang juga kepala keuangan global perusahaan itu. [Channel News Asia]

    TEMPO.CO, Beijing – Pemerintah Cina mengatakan telah memanggil duta besar Amerika Serikat di Beijing pada Ahad, 9 Desember 2018 untuk menyampaikan protes keras.

    Baca:

    Protes ini terkait penangkapan Direktur Keuangan Global Huawei Technologies, Meng Wanzhou, di Vancouver, Kanada, pada 1 Desember 2018.

    Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Le Yuncheng, mengatakan kepada Duta Besar Terry Branstad  bahwa AS telah membuat permintaan tidak masuk akal soal penahanan Meng, yang juga anak dari pendiri Huawei.

    “Tindakan AS melanggar secara serius hak-hak hukum dari warga negara Cina. Dan sifat tindakan itu benar-benar buruk,” kata Le kepada Branstad seperti dilansir Reuters pada Ahad, 9 Desember 2018.

    Baca:

    Pemerintah Cina telah memanggil duta besar Kanada di Bejing untuk mengajukan protes keras soal ini sehari sebelumnya. Saa itu Le Yucheng mengatakan ada konsekuensi serius yang harus dihadapi Kanada jika negara itu tidak juga melepas Meng.

    Pada pertemuan itu, duta besar Kanada dikabarkan mengatakan pemerintahnya memberikan akses konsuler agar pemerintah Cina bisa menemui Meng.

    Pemerintah Cina mendesak pemerintah AS untuk memperhatikan posisi negara itu dan segera menarik surat perintah penahanan Meng. “Cina akan merespon lebih jauh tergantung tindakan AS,” kata dia tanpa merinci lebih lanjut.

    Baca:

    CNBC melansir Meng ditangkap di Vancouver, Kanada, pada 1 Desember 2018 saat pesawat yang ditumpanginya sedang transit di sana. AS meminta otoritas hukum Kanada agar menahan Meng, yang diduga telah melanggar hukum sanksi ekspor terkait pengerjaan infrastruktur telekomunikasi oleh Huawei di Iran. Sanksi itu menyatakan perusahaan-perusahaan dilarang menggunakan sistem keuangan AS untuk menyalurkan barang dan jasa ke negara yang terkena sanksi.

    Soal ini, Senator AS, Marco Rubio, mengatakan bakal menggagas undang-undang untuk melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk berbisnis di negaranya.

    Baca:

    “Kita harus mengerti perusahaan Cina tidak seperti perusahaan Amerika. Kita bahkan tidak bisa membuat Apple membuka kata kunci di iPhone terkait investigasi teroris,” kata dia.

    Menurut Rubio, saat pemerintah Cina meminta perusahaan telekomunikasi asal negara itu untuk menyerahkan semua data yang telah dikumpulkan di negara tempat perusahaan itu beroperasi, mereka akan langsung melakukannya.

    “Tidak diperlukan surat perintah. Tidak ada hal seperti itu. Mereka akan langsung melakukannya. Mereka harus. Ini harus kita pahami,” kata Rubio, yang juga mengkritik perusahaan telekomunikasi asal Cina, ZTE, yang mengaku bersalah pada 2017 karena telah melanggar undang-undang di AS terkait penjualan produk teknologi buatan AS ke Iran. Huawei merupakan perusahaan manufaktur telekomunikasi nomor satu Cina dan ZTE peringkat dua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.