TEMPO.CO, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan sedang berupaya mendapatkan akses untuk bisa masuk ke daerah Xinjiang, Cina.
Baca:
Bachelet mengatakan dia akan memverifikasi kebenaran sejumlah laporan yang mengkhawatirkan mengenai kamp edukasi untuk warga Uighurs dan etnis minoritas Muslim lainnya di Cina.
“Kami telah meminta akses langsung ke wilayah itu agar dapat mengecek dan memverifikasi laporan mengkhawatirkan yang kami terima,” kata Bachelet dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Rabu, 5 Desember 2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.
Sejumlah bekas tahanan di kamp edukasi itu mengatakan mereka mengalami penyiksaan di sana. Mereka juga dipaksa untuk mempelajari propaganda Partai Komunis Cina.
Baca:
Sebaliknya, pemerintah Cina mengklaim itu merupakan kamp untuk pelatihan pendidikan vokasi dan untuk meredam kecenderungan ekstrimisme diantara populasi Uighur.
Menurut Bachelet, seperti dilansir CNN, PBB telah menawarkan bantuan teknis untuk mengatasi isu ekstimisme.
“Kami berkeinginan agar Cina berdialog serius mengenai masalah mendesak ini,” kata dia.
Baca:
Desakan Bachelet ini dilakukan sehari setelah Kepala Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler, mengatakan pemerintah Cina telah menolak kedatangannya ke kamp-kamp itu saat datang ke Cina baru-baru ini.
“Saya terkejut oleh laporan perlakuan terhadap minoritas Uighur Turki. Saya ingin mendapatkan impresi langsung dari sistuasi di sana dan akan terus mendesak agar mendapat izin mengunjungi Xinjiang segera,” kata dia.
Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters
Kofler juga menegaskan dia merasa sangat prihatin mengenai kondisi HAM di Cina. “Ini terutama mempengaruhi suara kritis di masyarakat madani – para pengacara pembela HAM, jurnalis dan blogger,” kata Kofler.
Baca:
Saat rapat dengar pendapat di Badan HAM PBB pada November 2018, belasan negara meminta Beijing agar menghentikan penahanan semena-mena terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Menurut Bachelet, HAM bukanlah isu yang bisa dipisah-pisah. “Anda tidak bisa mengatakan HAM yang ini prioritas, dan yang itu tidak prioritas. Anda tidak bisa mengundang seseorang ke rumah Anda, memberinya makanan, tapi tidak mengizinkannya untuk berbicara,” kata Bachelet soal kebijakan pemerintah Cina. “Anda harus memastikan semua HAM terlindungi.”
