Papua Nugini Tolak Dukung Kemerdekaan Papua Barat, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: papuabaratnews.com

    Ilustrasi bendera papua barat. Sumber: papuabaratnews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada September lalu, Papua Nugini menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke PBB.

    Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia dan Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan mengganggu hal itu dan hukum internasional, menurut laporan Vanuatu Independent 20 September, yang dikutip pada 6 Desember 2018.

    Baca: Ini Negara Asing yang Dukung Kemerdekaan Papua Barat

    Hal ini disampaikan Pato saat ditanya tentang posisi Ppua Nugini di Papua Barat, mengingat fakta bahwa Vanuatu sangat gencar mengusung isu Papua Barat di PBB.

    "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil oleh Vanuatu, jadi kami menolaknya," katanya pada September lalu.

    Bendera OPM Dikibarkan di Vanuatu Setiap 1 Desember.[Jason Abel/Dailypost.vu]

    "Setiap tindakan untuk mendukung akan menjadi pelanggaran hukum internasional, Anda tahu Papua Barat atau Papua masih bagian dan merupakan bagian integral dari Republik Indonesia dan kami memiliki hubungan bilateral dengan Republik Indonesia, jadi kami tidak akan mendukung itu," tambahnya.

    Baca: PBB Sudah Pernah Tolak Petisi Kemerdekaan Papua Barat

    Papua Nugini adalah negara utama dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum. Berbagai lobi dari negara-negara MSG dan Pasifik untuk mendukung Papua Barat telah dilakukan oleh kelompok ini.

    Pato menegaskan sikap pemerintah Papua Nugini adalah tidak akan mendukung Vanuatu untuk Papua Barat di tingkat PBB.

    Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. KKB diduga telah melakukan penembakan terhadap 31 pekerja yang sedang mengerjakan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA/Iwan Adisaputra

    PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat pada 30 September tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengambil langkah apapun untuk melawan Indonesia.

    Baca: Kronologi Pembunuhan di Papua, Pekerja Disandera Sejak Sabtu Sore

    Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali mencuat setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga pada 2 Desember 2018, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminial Separatis Bersenjata (KKSB) yang menuntut pemisahan diri Papua Barat dari NKRI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.