Ini Negara Asing yang Dukung Kemerdekaan Papua Barat

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org

    Negara Vanuatu meminta dukungan internasional agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Sumber: unpo.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Insiden penyanderaan dan penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga, Papua pada 2 Desember 2018, mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penembakan ini diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menginginkan kemerdekaan.

    Gerakan separatis yang terjadi di Papua serta Papua Barat diduga didukung negara asing, diantaranya Vanuatu sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan.

    Baca: Kronologi Pembunuhan di Papua, Pekerja Disandera Sejak Sabtu Sore

    Anggota TNI di Papua. TEMPO/Rully Kesuma

    Baca: Pembunuhan Pekerja di Papua, Komnas HAM: Pelanggaran HAM Serius

    Situs abc.net.au, pada September 2018 lalu mewartakan, Vanuatu akan terus melakukan lobi pada sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Provinsi Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui telah berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini.

    Infogafis: Uraian Serangan Kelompok OPM Egianus Kogoya pada Pekerja Trans Papua

    Gary Juffa, politisi di Papua Nugini, mengatakan jika pemerintah Vanuatu tidak bisa memberikan suara bagi kebebasan Papua Barat, maka Vanuatu sendiri bukan negara merdeka.

    "Papua Barat dikendalikan oleh negara lain," kicau Juffa melaluiTwitter. 

    Provinsi Papua Barat yang beribu kota di Manokwari sebelum 1999 bernama Irian Jaya Barat. Wilayah ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.