TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Meksiko yang baru Andres Manuel Lopez Obrador, bersumpah menciptakan perubahan pada negara itu. Obrador yang terpilih dalam pemilu 1 Juli lalu, bertekad memberantas korupsi, kemiskinan, kekerasan antar geng di pintu perbatasan Meksiko – Amerika Serikat dan merangkul kelompok minoritas untuk menghapus kesenjangan.
Komitmen itu disampaikan Lopez Obrador ketika dilantik sumpah jabatan dihadapan Kongres majelis rendah, Sabtu, 1 Desember 2018. Dalam kesempatan itu, dia berjanji akan membawa kelahiran kembali Meksiko setelah diwarisi bencana selama berpuluh tahun oleh pemerintahan sebelumnya yang beraliran neo-liberal.
Baca: KTT G20, AS - Meksiko - Kanada Teken Pakta Dagang USMCA
“Pemerintah tidak akan menjadi sebuah komite yang melayani sebuah golongan yang tamak. Pemerintah pun tidak akan menjadi fasilitator mereka yang melakukan penjarahan seperti yang telah terjadi selama ini,” kata Lopez Obrador, seperti dikutip dari Reuters, Minggu, 2 Desember 2018.
Baca: Trump Minta Imigran Tinggal di Meksiko, Ancam Tutup Perbatasan
Tugas Lopez Obrador sebagai orang nomor satu di Meksiko saat ini tidak mudah. Tantangan besar yang dihadapinya diantaranya mengatur hubungan Meksiko dengan mitra-mitra dagangnya seperti Amerika Serikat, khususnya setelah Negara Abang Sam itu menyerang Meksiko terkait imigran ilegal yang melintasi wilayah perbatasan tersebut.
Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com
Lopez Obrador, 65 tahun, yang seorang veteran sayap kiri juga harus meyakinkan para pelaku bisnis terhadap potensi pasar Meksiko. Saat ini, pasar negara itu jatuh paska-pemilu karena kekhawatiran pada kebijakan yang akan diambil Lopez Obrador, termasuk pembatalan tiba-tiba pembangunan bandara baru Mexico City senilai US$ 13 miliar atau Rp 186 triliun.
Terkait hal ini, Lopez Obrador menegaskan kembali investasi di negaranya akan aman. Dia bahkan berjanji akan menghormati bank sentral sebagai lembaga yang independen. Pemerintahan Meksiko yang baru juga akan membuat tabungan dengan cara menghentikan kerugian masyarakat dari tindak kejahatan korupsi dan tidak membuat utang baru atau pajak.
