TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pesiar Equanimity milik pengusaha Low Taek Jho atau Jho Low akan segera dilelang ke publik. Mereka yang serius ingin membeli, harus memasukkan uang muka US$ 1 juta atau Rp 14 miliar.
Tim legal yang mewakili Dewan Mahkamah Agung mengatakan proses penawaran harga sudah ditutup pada Rabu sore lalu, 28 November 2018. Kapal pesiar mewah itu mampu menarik calon pembeli dari Asia, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Baca: Najib Razak Minta Jho Low Bertanggung Jawab Soal Equanimity?
"Sejak kapal pesiar Equanimity dijual kepada umum, kami telah menerima tawaran harga dari berbagai belahan dunia dan berbagai kalangan kaum elit. Tidak sedikit pula yang datang melihat langsung kapal pesiar ini," tulis tim legal, seperti dikutip dari asiaone.com, Sabtu, 1 Desember 2018.
Lelang kapal Equanimity diputus oleh Pengadilan Tinggi Malaysia sebagai bagian dari proses penjualan yudisial. Harga jual kapal ini tidak dipublikasi ke publik, termasuk berapa saja penawaran harga yang masuk dan siapa yang membeli kapal. Pengadilan Tinggi pula yang akan menolak atau mengabulkan penawaran harga yang diberikan para calon pembeli.
Kapal pesiar mewah yacht yang disewa, milik pemodal Malaysia, Low Taek Jho, dibawa ke Boustead Cruise Terminal di Port Klang, Malaysia 7 Agustus 2018. REUTERS/Lai Seng Sin
Baca: Equanimity Kembali ke Malaysia, Kapten Kapal Mengaku Senang
Jika penawaran harga seorang calon pembeli dikabulkan Pengadilan Tinggi, maka kapal pesiar mewah ini akan diserah-terimakan kepada si pembeli dalam tempo dua hingga tiga pekan. Namun jika tidak ada harga dari para calon pembeli yang disetujui Pengadilan Tinggi, maka negosiasi secara langsung dengan pembeli potensial akan dilakukan.
Kapal pesiar Equanimity memiliki tinggi 91,5 meter, dilengkapi dengan sebuah kolam renang dan tempat mendarat helikopter. Kapal ini sekarang terparkir di Langkawi, Malaysia setelah diserahkan oleh pemerintah Indonesia ke otoritas Malaysia pada Agustus lalu.
Kapal pesiar Equanimity disita dari wilayah laut Bali pada Februari lalu atas permintaan otoritas Amerika Serikat karena menjadi bagian dari barang hasil korupsi di 1Malaysia Development Bhd atau 1MDB.
