TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mantan hakim di Australia membuat surat terbuka kepada Perdana Menteri Scott Morrison pada hari Minggu, 25 November 2018 untuk meminta pembentukan badan anti-korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik.
Surat terbuka ditandatangani 34 mantan hakim termasuk mantan hakim di Pengadilan Tinggi Australia, Sir Gerard Brennan. Publik mencurigai adanya praktek korupsi di pemerintah.
Baca: Kepercayaan Terhadap Lembaga Pemerintah Australia Menurun Berkenaan Dengan Korupsi
"Inti tindakan korupsi ada pada kerahasiaan," ujar para mantan hakim dalam surat terbuka mereka yang dipublikasi di surat kabar Sunday Age, seperti dikutip dari Reuters.
"Komisi Integritas Nasional mendesak dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan sistem integritas kita dan memulihkan kepercayaan pada demokrasi kita," ujar para hakim.
Kepedulian masyarakat Australia tentang kemungkinan terjadi korupsi di pemerintahan telah menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Baca: Oposisi Australia Usung Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
Transparency International Australia melakukan survei pada Juni lalu. Hasil survei itu menyebutkan 85 persen masyarakat Australia percaya bahwa sejumlah kecil anggota parlemen melakukan korupsi dan dua per tiga warga Australia mendukung pembentukan badna anti-korupsi.
Anggota parlemen independen Cathy McGowan berencana menggodok rancangan undang-undang pembentukan badan anti-korupsi di parlemen federal dalam rapat hari Senin.
Partai Buruh sebagai oposisi mendukung pembentukan badan anti-korupsi namun langkah ini ditolak oleh partai konservatif minoritas yang mendukung pemerintahan.
Baca: Dijerat Korupsi, Menteri Kesehatan Australia Mundur
Jaksa Agung Australia, Christian Porter kepada Reuters mengatakan terlalu luas mendefenisikan korupsi dengan model pemberian kewenangan luar biasa menghadapi pelayan publik.
"Kewenangan itu dapat digunakan tanpa check and balances yang layak," kata Porter.
Sejumlah kasus yang berbau korupsi oleh pejabat Australia membuat kepercayaan kepada pejabat publik semakin besar.Seperti kasus yang terjadi pada menteri di negara bagian New South Wales yang dipenjarakan tahun lalu karena memberikan izin tambang tanpa tender yang kompetitif.
