Airbnb Hapus 200 Daftar Rumah yang Disewakan di Tepi Barat

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Desa Bedouin di Tepi Barat, Palestina digusur karena kalah banding di pengadilan Israel. Sumber: Reuters/RT.com

    Desa Bedouin di Tepi Barat, Palestina digusur karena kalah banding di pengadilan Israel. Sumber: Reuters/RT.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 200 rumah yang berada di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat akan dihapuskan dari daftar Airbnb. Keputusan ini diambil setelah perusahaan online penyewaan tempat tinggal itu, mendapat tekanan dari masyarakat Palestina dan kelompok HAM.

    Dikutip dari aljazeera.com, Selasa, 20 November 2018, dampak dari keputusan ini, Airbnb akan menghapuskan sekitar 200 rumah yang disewakan di Tepi Barat, dari situs mereka. Proses penghapusan akan memakan waktu beberapa hari.

    "Kami telah menyimpulkan kalau kami harus menghapus daftar rumah yang disewakan di wilayah yang diduduki oleh Israel di Tepi Barat, sebuah wilayah yang menjadi inti persengketaan Israel dan Palestina," tulis Airbnb dalam situs mereka.

    Foto 13 September 2018 ini menunjukkan matahari terbit di dusun Tepi Barat Khan al-Ahmar. Penduduk Palestina Khan al-Ahmar berharap bahwa tekanan internasional dapat menyelamatkan dusun Tepi Barat mereka yang strategis dari buldoser tentara Israel. (AP Photo / Majdi Mohammed)

    Baca: Israel Membangun 400 Rumah Baru di Tepi Barat Palestina

    Airbnb mengatakan telah pada suatu kesimpulan berdasarkan kerangka kerja internal bagaimana menghadapi daftar tempat tinggal yang disewakan di teritorial penjajahan di seluruh dunia.

    Undang-undang di Amerika Serikat telah mengizinkan perusahaan-perusahaan seperti Airbnb untuk melakukan aktivitas bisnis di teritorial yang bersengketa. Namun pada saat yang sama, banyak komunitas dunia keberatan karena perusahaan itu tidak seharusnya mendapatkan untung dari orang-orang yang terusir karena wilayahnya direbut.

    Sejumlah pihak berpendapat, perusahaan-perusahaan semacam Airbnb seharusnya menarik operasi bisnis mereka dari area-area tersebut, termasuk Tepi Barat. Sebab banyak orang di dunia tidak setuju dengan tindakan tersebut mengingat ini wilayah sengketa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.