Benjamin Netanyahu Ingin Hindari Pemilu Dini

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)

    Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ingin menuntaskan mata tugas pemerintahannya sehingga pemilu dini seharusnya dihindari. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu setelah muncul dorongan pemilu dini dari mitra-mitra koalisi pemerintah Israel. 

    Guncangan di pemerintah Israel semakin besar setelah Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, memutuskan mengundurkan diri pada Rabu, 14 November 2018. Sejak kemunduran Lieberman, seruan agar diselenggarakannya pemilu dini semakin kencang.   

    Baca: Dituding Gelapkan Uang Negara, Sara Netanyahu Diadili  

    Lieberman memilih meninggalkan pemerintahan Netanyahu karena karena kebijakan pemerintahan itu dinilainya telalu lemah menyusul naiknya tindak kekerasan di wilayah perbatasan Israel – Palestian di Jalur Gaza.   

    Menteri Keuangan Israel, Moshe Kahlon, yang juga Ketua Partai Kulanu, adalah pihak pertama yang menyerukan agar diselenggarakannya pemilu dini. Seruan itu disampaikan setelah Kahlon melakukan pertemuan dengan Netanyahu pada Kamis, 15 November 2018.

    Baca: Netanyahu Ancam Musuh-Musuh Israel akan Hancur 

    Seruan Kahlon itu disambut oleh Aryeh Deri, Ketua Partai ultra-Orthodox Shas. Tak lama seruan juga muncul dari Kelapa anggota nasionalis Yahudi Naftali Bennett.

    Rencananya, Netanyahu akan bertemu Kahlon pada Minggu, 18 November 2018, untuk meyakinkan Kahlon agar tidak menggulingkan pemerintahan. Netanyahu adalah Ketua Partai Likud.     

    “Jika fraksi Kulanu tidak menjatuhkan pemerintahan, maka pemerintahan akan tetap berdiri. Seluruh anggota Partai Likud ingin tetap melayani negara secara keseluruhan hingga akhir periode pemerintahan, yakni November 2019,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari Reuters, Minggu, 18 November 2018.

    Dalam peta politik Israel saat ini, Netanyahu hanya menguasai 61 kursi dari total 120 kursi di parlemen. Itu artinya, setiap fraksi di pemerintahan memiliki kekuatan untuk secara efektif membubarkan koalisi pemerintahan.  

    Netanyahu saat ini sedang berada dalam penyidikan atas serangkaian kasus korupsi. Jaksa Agung sedang mempertimbangkan apakah akan mendakwanya.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.