Dua Pemimpin Khmer Merah di Kamboja Terbukti Melakukan Genosida

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan pemimpin Khmer Rouge, Nuon Chea duduk di Majelis Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC) selama pengumuman putusan atas banding dalam Kasus 002/01 terhadap mantan pemimpin Khmer Rouge, Nuon Chea dan Khieu Samphan, di Phnom Penh, Kamboja, November 23 2016. REUTERS

    Mantan pemimpin Khmer Rouge, Nuon Chea duduk di Majelis Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC) selama pengumuman putusan atas banding dalam Kasus 002/01 terhadap mantan pemimpin Khmer Rouge, Nuon Chea dan Khieu Samphan, di Phnom Penh, Kamboja, November 23 2016. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Khmer Merah pada hari Jumat, 16 November 2018, memutuskan dua pemimpin Khmer Merah terbukti melakukan genosida  40 tahun lalu. Dua pemimpin Khmer Merah yang terbukti melakukan genosida adalah mantan Kepala pemerintahan Khmer Merah Khieu Samphan, 87 tahun, dan Nuon Chea yang dijuluki Saudara Nomor, 92 tahun.

    Keduanya merupakan pemimpin paling senior Khmer Merah yang masih hidup. Khmer Merah melakukan revolusi dengan menerapkan utopia negara agraris Marxist yang menghapuskan kelas sosial dan meniadakan agama. 

    Baca: Festival Kematian di Kamboja, Mengenang Korban Khmer Merah

    Penguasa Khmer Merah yang merebut pemerintahan sah Kamboja pada tahun 1975-1979 telah menewaskan seperempat dari populasi Kamboja saat itu atau sekitar 2 juta orang. Mereka tewas akibat siksaan, pemerkosaan, kelaparan parah, dan penyakit saat dipaksa keluar dari kota Phnom Penh menuju desa-desa.

    Pengadilan Khmer Merah menyatakan Nuon Chea terbukti bersalah melakukan genosida t erhadap etnis Vietnam dan kelompok Muslim Cham yang minoritas dan rangkaian kejahatan lain.

    "Pengadilan menemukan bahwa Nuon Chea mengendalikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan bersama Pol Pot dan... untuk itu menyatakan Nuon Chea bertanggung jawab sebagai pemimpin atas semua kejahatan ini. Hal ini meliputi kejahatan genosida dengan membunuh etnis Cham dan kelompok agama," kata hakim Nil Nonn, seperti dikutip dari Channel News Asia.

    Warga desa mengantre untuk menyaksikan penutupan kasus 002/02 dengan mengadili dua mantan pemimpin Khmer Merah, di pengadilan kejahatan perang yang didukung PBB di pinggiran Phnom Penh, Kamboja, 23 Juni 2017. Dua pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan dan Nuon Chea terbukti bersalah telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. AP/Heng Sinith

    Baca: Day of Anger, Hari untuk Hormati Korban dalam Rezim Khmer Merah

    Khieu Samphan, menurut hakim, diputus bersalah atas genosida terhadap etnis Vietnam, namun tidak termasuk etnis Champ.

    Kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

    Kedua terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2104 atas dakwaan pemaksaan dengan kekerasan evakuasi warga di Phnom Penh, ibukota Kamboja pada April 1975.

    Pol Pot atau dijuluki Saudara Nomor 1 merupakan pemimpin tertinggi penguasa Khmer Merah, namun tidak sempat diadili karena meninggal tahun 1998.

    Baca: Hun Sen, 33 Tahun Menancapkan Kukunya di Kamboja

    Pengadilan Khmer Merah yang disebut sebagai pengadilan hybrid, menggunakan hukum pidana Kamboja dan hukum internasional dibentuk pemerintah Kamboja dan PBB tahun 2006.

    Dengan keluarnya putusan hukuman terhadap Nuon Chea dan Khieu Samphan, maka sudah tiga orang yang telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Khmer Merah. Biaya untuk persidangan tiga terdakwa ini menghabiskan dana lebih dari US$ 300 juta atau setara dengan Rp 4,3 triliun.

    Banyak pengamat memperkirakan pengadilan Nuon Chea dan Khieu Samphan merupakan yang terakhir karena diduga mendapat intervensi politik.

    Perdana Menteri Hun Sen, mantan kader Khmer Merah, telah beberapa kali mengingatkan bahwa dia tidak akan mengizinkan dilakukan penyelidikan lanjutan karena akan mengancam stabilitas negara.

    Selain itu besarnya biaya untuk membiayai pengadilan Khmer Merah menjadi tantangan dalam menggelar pengadilan hybrid.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.