Bayi Diperkosa, Wan Azizah: Ini Kejahatan Keji, Hukum Berat

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail. The Star

    Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail. The Star

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismael menyerukan hukum berat diterapkan untuk kasus bayi diperkosa dan disodomi suami pengasuh bayi.

    Wan Azizah mengatakan dirinya kaget dan tidak dapat memahami ada orang yang tega melakukan kejahatan keji kepada bayi berusia 9 bulan itu.

    Baca: Bayi 9 Bulan Tewas Diperkosa dan Disodomi di Malaysia

    "Ini kejahatan keji. Apakah kemanusiaan kita sudah tiada? Saya ingin menyaksikan hukuman berat dan keadilan dalam perkara ini," kata Wan Azizah seperti dikutip dari The Sunday Daily, Minggu, 11 November 2018.

    Wan Azizah yang juga menjabat sebagai Menteri Pembangunan Perempuan. Keluarga dan Komunitas mengekspresikan rasa terkejutnya dengan beberapa kali mengatakan dirinya tidak dapat memahami mengapa seseorang tegas melakukan kejahatan keji itu kepada sang bayi.

    Baca: Perkosa Anak Sendiri, Pria Ini Dibui 1.503 Tahun

    "Saya tidak dapat memahami mengapa seseorang tegas melakukan itu kepada seorang bayi. Meskipun dia terbukti positif menggunakan shabu, ini kejahatan keji," ujarnya.

    Pengasuh yang bertanggung jawab merawat bayi tersebut ternyata tidak resmi terdaftar. Wan Azizah meminta orang tua untuk menggunakan pusat pengasuhan bayi yang resmi terdaftar.

    Baca: Bayi 8 Bulan di India Jadi Korban Perkosaan Sepupunya

    Hasil pemeriksaan rumah sakit Serdang, Kuala Lumpur, bayi diperkosa dan disodomi. Korban juga mengalami kerusakan di bagian tengkorak kepala.

    Bayi malang itu meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Pelakunya sudah ditahan dan akan dijerat pasal pembunuhan oleh polisi Malaysia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.