TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Timor Leste Francisco Guterres bertemu Paus Fransiskus di Vatican dihalangi oleh koalisi partai berkuasa di parlemen. Presiden Guterres didesak untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang membuat pemerintahan Timur Leste mengalami guncangan.
Negara yang penduduknya didominasi penganut Katolik Roma tengah bertarung untuk menstabilkan pemerintahan setelah presiden Guterres menolak usulan nama menteri-menteri dari Perdana Menteri Jose Maria de Vasconcelos setelah pemilu Mei lalu karena penyelidikan kasus korupsi.
Baca: Presiden Timor Leste Bubarkan Parlemen, Ini Pemicunya
Dalam pernyataannya pada hari Rabu, 7 November 2018, Guterres mengatakan dirinya sangat kecewa dengan pemungutan suara yang digelar Koalisi Aliansi Perubahan untuk Kemajuan di parlemen pekan ini guna menghalangi peluang luar biasa ini.
"Saya sangat terhormat dan bangga menerima berita bahwa Pemerintah Vatican telah meyetujui permohonan saya bertemu dengan Bapa Suci Paus Fransiskus," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters.
Pertemuan Guterres dengan Paus Fransiskus dijadwalkan tanggal 23 November 2018.
Baca: Perkenalkan, Lu Olo Pemenang Pemilu Presiden Timor Leste
Kunjungan Guterres ke Vatican untuk memperingati 30 tahun kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor Leste dan 20 tahun perayaan referendum kemerdekaan Timor Leste.
"Kunjungan Paus di tahun 1989 menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Timor Leste dan membawa semakin banyak dukungan pada perjuangan pembebasan nasional kita," kata Guterres.
Ketua parlemen Timor Leste, Aroe Noe, melalui telepon mengatakan keputusan penolakan diambil karena penunjukan sejumlah menteri kabinet telah tertunda lebih dari empat bulan.
Baca: Indonesia Diminta Terus Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN
Koalisi aliansi perubahan untuk kemajuan memenangkan 34 kursi dari 65 kuris pada pemilu parlemen Mei lalu atau yang kelima sejak merdeka dari Indonesia tahun 2002.
Selain ke Vatican, presiden Timor Leste ini juga sedang menunggu persetujuan parlemen untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Portugis, PBB, dan Indonesia sebelum akhir tahun ini.
