Kamis, 22 November 2018

Australia Sanksi 5 Pejabat Militer Myanmar karena Serang Rohingya

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejalan kaki mengunduh informasi dari poster Min Aung Hlaing, yang dipasang di trotoar Kota New York, Selasa, 25 September 2018. Para pemimpin dunia, termasuk perwakilan pemerintah Myanmar, akan bertemu dalam sidang Majelis Umum PBB, yang digelar pekan ini. Amnesty Internasional

    Pejalan kaki mengunduh informasi dari poster Min Aung Hlaing, yang dipasang di trotoar Kota New York, Selasa, 25 September 2018. Para pemimpin dunia, termasuk perwakilan pemerintah Myanmar, akan bertemu dalam sidang Majelis Umum PBB, yang digelar pekan ini. Amnesty Internasional

    TEMPO.CO, Sydney – Pemerintah Australia mengenakan sanksi larangan perjalanan dan pembekuan keuangan terhadap 5 pejabat militer Myanmar, yang dituding terlibat dalam tindakan kekerasan brutal terhadap warga minoritas Muslim Rohingya.

    Baca:

     
     

    Mereka adalah Aung Kyaw Zaw, Aung Aung, Maung Maung Soe, Than Oo, dan Khin Maung Soe. Tindakan brutal itu dilakukan oleh unit militer di bawah komando mereka.

    Sanksi dari Australia ini mengikuti sanksi sebelumnya yang telah dijatuhkan PBB, AS dan Uni Eropa.

    “Saya telah mengenakan sanksi terarah berupa sanksi finansial dan larangan perjalanan terhadap 5 pejabat militer yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh unit militer di bawah komando mereka,” kata Marise Payne, menteri Luar Negeri Australia, dalam pernyataan yang dilansir Reuters Selasa, 23 Oktober 2018.

    Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2018 ini menunjukkan supermodel Gigi Hadid yang mengenakan pasmina saat berswafoto bersama dengan anak-anak pengungsi Rohingya di Jamtoli. Model yang memiliki darah Palestina itu mendukung program UNICEF untuk mengembangkan pendidikan dan psikis anak-anak dan perempuan Rohingnya di pengungsian. Instagram.com/gigihadid

    Menurut ABC Net, pemerintah Australia jauh lebih lambat dalam mengenakan sanksi kepada militer Myanmar dibandingkan Uni Eropa, Inggris dan AS pasca krisis Rohingya terungkap.

    Baca:

     

    Maung Maung Soe, menurut ABC Net, dipecat dari jabatan sebagai komandan Biro Operasi Khusus pada Juni 2018 setelah Uni Eropa mengenakan sanksi kepadanya. Sedangkan Aung Kyaw Zaw, yang menjadi komandan Barat Myanmar, dibiarkan pensiun pada Mei 2018.

    Lebih dari 700 ribu warga minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar, yang mayoritas berpenduduk Budha ke negara tetangga Bangladesh pada Agustus 2017 menurut laporan dari lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa.

    Baca:

    Jenderal di Balik Pembantaian Rohingya Jadi Buronan di New York

     

    Warga desa melarikan diri setelah mendapat serangan dari pasukan militer Myanmar, yang didukung milisi Budha garis keras, yang berdalih sedang mengejar militan Rohingya.

    Laporan PBB terbaru menuding militer Myanmar melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan seperti pemerkosaan massal, dan pembunuhan massal dengan tujuan melakukan genosida atau penghapusan etnis Rohingya dari Myanmar.

    PBB menyebut nama Panglima Myanmar, Min Aung Hlaing, dan lima jenderal lainnya agar dituntut di pengadilan internasional.

    Militer Myanmar membantah semua tudingan itu dengan menyalahkan Rohingya sebagai teroris atas semua masalah yang terjadi.

    Namun, Australia, yang sempat terlibat memberikan pelatihan militer kepada tentara Myanmar dan menahan diri mengenakan sanksi, belakangan merespon temuan PBB itu untuk memberi sanksi kepada empat dari nama yang telah disebut laporan PBB dan satu orang komandan senior.

    Sanksi dari Australia menyatakan setiap transaksi keuangan dengan kelima orang itu bisa membuat pelaku terkena sanksi senilai US$1.2 juta atau sekitar Rp18 miliar untuk perusahaan dan penjara 10 tahun untuk setiap individu.

    Mobil dengan foto-foto Min Aung Hlaing melintasi jalanan di pusat Kota New York, Selasa, 25 September 2018. Akuntabilitas atas kekejaman terhadap Rohingya serta etnis minoritas Myanmar lain diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam forum tersebut. Amnesty Internasional

    Direktur Amnesty International Australia, Diana Sayed, mengatakan pemerintah Australia harus menarik bantuan uang kepada Tatmadaw, yang merupakan sebutan militer Myanmar.

    Pemerintah Australia mengalokasikan US$400 ribu atau sekitar Rp6 miliar. Sayed juga mendesak pemerintah Myanmar mengenakan sanksi kepada pejabat militer Myanmar lainnya yang telah dinyatakan terlibat.

    Juru bicara pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak menjawab permintaan konfirmasi dari ABC soal pengenaan sanksi terhadap militer Myanmar atas pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dari Australia ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komposisi Utang Merpati Nusantara Airlines

    Asa bisnis Merpati Nusantara Airlines mengembang menyusul putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.