Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Amerika Risau Trump Bantu Arab Saudi Teknologi Nuklir

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018.  REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Iklan

TEMPO.CO, Washington – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat dan Republik Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang yang meminta pemerintahan Presiden Donald Trump melaporkan rencana detil pemerintah Arab Saudi untuk membangun reaktor nuklir.

Baca: Donald Trump: Raja Salman Tidak Akan Berkuasa Lama Tanpa AS

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, seperti dilansir Sputnik, berusaha mengurangi ketergantungan energi negaranya dari minyak bumik. Saudi berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam beberapa tahun ke depan.

Anggota DPR Brad Schneider dari Demokrat dan Mark Meadows dari Republik, yang merupakan anggota dari Komisi Luar Negeri DPR AS, mengajukan RUU itu pada pekan lalu.

Baca: 

Trump Minta Arab Saudi Genjot Produksi Minyak dan Tekan Harga

Jika RUU ini disahkan, Trump diharuskan menyerahkan laporan kepada Kongres dalam 180 hari mengenai kepentingan keamanan nasional AS dan sekutu di kawasan Timur Tengah jika Arab Saudi memiliki kemampuan pengayaan bahan bakar nuklir lewat penjualan komersial.

“Ada pendekatan dari pemerintahan AS yang kurang pas mengenai keprihatinan signifikan yang bisa ditimbulkan dari hal ini terhadap sekutu di wilayah ini,” kata Schneider mengenai alasannya mengajukan RUU itu seperti dilansir media Haaretz, Rabu, 3 Oktober 2018.

Baca: 

Trump: Jika Saudi Membayari, Kami Tetap di Suriah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Schneider, isu nuklir Arab Saudi ini membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini.

Pemerintahan Trump dikabarkan sedang membicarakan soal kemungkinan penjualan reaktor nuklir ke Arab Saudi. Jika AS menolak, Saudi akan membeli reaktor ini dari Cina. Pembahasan soal ini diperkirakan bakal kelar dalam beberapa pekan lagi.

Laporan yang diminta dari pemerintahan Trump adalah mengenai kepastian reaktor nuklir itu untuk kepentingan sipil dan bukan senjata. Dan apa langkah yang dilakukan Saudi untuk memastikan teknologi itu tidak jatuh ke tangan kelompok ekstrimis.

Foto ruang uji coba yang digunakan untuk melakukan eksperimen eksplosif tinggi untuk bom nuklir milik Iran.[Haaretz]

Menurut Schneider, isu nuklir Saudi dan Iran harus dipisahkan meskipun Riyadh merupakan sekutu untuk melawan pengaruh Teheran. “Kita harus mengeluarkan Iran dari Suriah dan memblokir rencana mereka membangun jalur darat ke negara itu. Kita juga harus menyadari risiko terjadinya perlombaan senjata nuklir.”

Baca: Trump Meminta Qatar dan Saudi Segera Berdamai, Ini Alasannya

Schneider mengaku yakin RUU ini bakal mendapat dukungan bipartisan jika pemerintahan Trump menolaknya. “Ada dukungan bipartisan yang kuat terhadap keamanan Israel dan orang-orang menyadari ini bisa menjadi ancaman regional bagi kepentingan kita dan sekutu Israel,” kata dia.

Sedangkan anggota DPR Meadows mengatakan pemerintah Amerika harus berhati-hati mengenai implikasi transfer teknologi nuklir ke negara di Timur Tengah. Ini karena ada organisasi teroris yang berminat mendapat material bahan bakar nuklir dan kondisi tegang di kawasan ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tentara Lebanon Tewas Ditembak Israel di Perbatasan, IDF Minta Maaf

5 menit lalu

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 6 Desember 2023. Warga di bagian selatan Jalur Gaza, tepatnya di kamp pengungsian Khan Younis, melaporkan militer Israel telah menjatuhkan selebaran berisi perintah untuk meninggalkan area tersebut. REUTERS/Ahmed Zakot
Tentara Lebanon Tewas Ditembak Israel di Perbatasan, IDF Minta Maaf

Tentara Lebanon tewas akibat ditembak oleh Israel di perbatasa. Untuk pertama kalinya IDF meminta maaf.


Donald Trump: Saya Tidak akan Jadi Diktator jika Terpilih Lagi

53 menit lalu

Mantan Presiden AS dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump berunjuk rasa dengan para pendukungnya pada acara
Donald Trump: Saya Tidak akan Jadi Diktator jika Terpilih Lagi

Mantan Presiden AS Donald Trump berkata tidak akan menjadi diktator jika kembali terpilih di pilpres tahun depan, kecuali di hari pertama.


Pernah Sebar Hoaks, Kini Biden Tuding Hamas Perkosa dan Mutilasi Perempuan

3 jam lalu

Pernah Sebar Hoaks, Kini Biden Tuding Hamas Perkosa dan Mutilasi Perempuan

Biden lagi-lagi menuduh Hamas melakukan kekejaman di luar batas di Israel.


LSM: Israel Tahan 7.800 Warga Palestina, Sepertiganya Dipenjara Tanpa Diadili

3 jam lalu

Seorang tahanan Palestina memeluk ibunya setelah dibebaskan di tengah kesepakatan pertukaran sandera-tahanan antara Hamas dan Israel, di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 1 Desember 2023. Layanan Penjara Israel telah membebaskan 30 warga Palestina dari penjara-penjara Israel. REUTERS/Ammar Awad
LSM: Israel Tahan 7.800 Warga Palestina, Sepertiganya Dipenjara Tanpa Diadili

Israel menahan ribuan warga Palestina. Banyak yang ditahan tanpa alasan jelas.


AS Terapkan Larangan Visa bagi Pemukim Yahudi yang Lakukan Kekerasan di Tepi Barat

4 jam lalu

Tentara perbatasan Israel memukul demonstran Palestina saat melakukan unjuk rasa di Tepi Barat, 17 Oktober 2019. Unjuk rasa ini merupakan protes terhadap permukiman Yahudi di Tepi Barat. REUTERS/Mohamad Torokman
AS Terapkan Larangan Visa bagi Pemukim Yahudi yang Lakukan Kekerasan di Tepi Barat

Amerika Serikat mulai memberlakukan larangan visa bagi orang-orang yang terlibat dalam tindak kekerasan di Tepi Barat.


Keluarga Sandera Bertemu Netanyahu: Sinwar yang Membebaskan Mereka bukan Israel

5 jam lalu

Sebuah meja makan dilengkapi dengan kursi-kursi kosong yang secara simbolis melambangkan sandera Hamas di Tel Aviv, Israel 20 Oktober 2023. REUTERS/ Janis Laizans
Keluarga Sandera Bertemu Netanyahu: Sinwar yang Membebaskan Mereka bukan Israel

PMS Israel Netanyahu bertemu dengan keluarga sandera dalam sebuah pertemuan yang keras dan penuh kemarahan.


Sunak Bilang Kecewa ke Netanyahu atas Serangan Terakhir Israel di Gaza

5 jam lalu

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Downing Street di London, Inggris 24 Maret 2023. REUTERS/Toby Melville/File Photo
Sunak Bilang Kecewa ke Netanyahu atas Serangan Terakhir Israel di Gaza

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyampaikan kekecewaan ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas gagalnya gencatan senjata di Gaza


Kamala Harris Kecam Israel atas Banyaknya Korban Warga Sipil di Gaza, Ini Profil Wakil Presiden Amerika

5 jam lalu

Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam kunjungannya ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Selatan dengan Korea Utara, di Panmunjom, Korea Selatan, 29 September 2022. REUTERS/Leah Millis/Pool
Kamala Harris Kecam Israel atas Banyaknya Korban Warga Sipil di Gaza, Ini Profil Wakil Presiden Amerika

Kamala Harris menyatakan bahwa kematian di Gaza sudah tak masuk akal. Wakil Presiden Amerika itu mengecam aksi militer Israel di Palestina.


Biden Tak Yakin akan Maju Pilpres jika Trump Tidak Jadi Maju Pilpres 2024

5 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyajikan makanan untuk anggota militer dan keluarga mereka selama acara
Biden Tak Yakin akan Maju Pilpres jika Trump Tidak Jadi Maju Pilpres 2024

Joe Biden mengatakan dirinya tak yakin akan maju sebagai kandidat Pilpres AS 2024 jika Trump tidak mencalonkan diri saat itu.


Nihil Penerima G.A Siwabessy Award Tahun ini, BRIN: Belum Ada yang Penuhi Kriteria

5 jam lalu

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam agenda G. A Siwabessy Award and Memorial Lecture di Jakarta pada Selasa, 5 Desember 2023. TEMPO/Annisa Febiola
Nihil Penerima G.A Siwabessy Award Tahun ini, BRIN: Belum Ada yang Penuhi Kriteria

G.A Siwabessy Award merupakan penghargaan bagi tokoh yang mengukir berbagai prestasi dan temuan inovasi dalam dunia ketenagaan nuklir Indonesia.