TEMPO.CO, Jakarta - Thailand memastikan pemilu pada 2019 tidak akan diundur lagi. Kepastian itu disampaikan di tengah-tengah kritik terhadap pemerintah yang terus menunda-nunda pemilu dan desakan oposisi agar pemilu segera dilakukan.
“Jika Anda bertanya apakah pemilu akan ditunda lagi, mungkin orang lain yang mengatakannya, bukan pemerintah. Kami masih akan melakukannya (pemilu) pada 24 Februari 2019,” kata Prawit Wongsuwan, Wakil Perdana Menteri Thailand, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 3 Oktober 2018.
Baca: Pemilu Ditunda Lagi, Masyarakat Thailand Protes
PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. AP
Pemilu Thailand pada 2019, akan memilih 500 anggota majelis rendah dan 250 anggota senat. Partai pemenang pemilu berhak mengajukan nama untuk duduk di kursi Perdana Menteri.
Baca: Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru
Sejak mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, dikudeta pada 2014, Thailand dipimpin oleh pemerintahan militer atau Junta. Kudeta itu dipimpin oleh Panglima Militer, Prayuth Chan-ocha, 64 tahun, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Thailand.
Semenjak kudeta itu, pemerintah Thailand berjanji segera menggelar pemilu, namun pada kenyataannya selalu diundur. Terakhir, Thailand berjanji pemilu akan dilakukan sekitar Februari atau Mei 2019.
Dikutip dari todayonline.com pada Rabu, 3 Oktober 2018, Prayuth telah membuat pengakuan bahwa dia tertarik pada politik. Pengakuan itu disampaikannya lima bulan sebelum jadwal rencana pemilu diumumkan.
Hal ini memberikan sinyalemen jika Prayuth dan Angkatan Bersenjata Thailand akan mempertahankan kekuasaan dan tidak memiliki itidak untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan. Kondisi ini bertolak belakang karena saat yang sama Prayuth berjanji menggelar pemilu.
Pemberitaan smh.com.au pada pekan kedua September 2018, meski jadwal pemilu Thailand sudah jelas, namun kampanye masih dilarang. Pertemuan politik yang terdiri dari lima orang atau lebih tidak diperbolehkan.
