Rabu, 21 November 2018

KBRI Arab Saudi Upayakan Kuota Haji 2019 Naik Jadi 250 Ribu

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jemaah menunaikan salat Jumat mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram menjelang haji tahunan di Mekah, Arab Saudi, Jumat, 17 Agustus 2018. Ka'bah merupakan pemersatu arah salat bagi muslim di seluruh dunia. REUTERS/Zohra Bensemra

    Jemaah menunaikan salat Jumat mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram menjelang haji tahunan di Mekah, Arab Saudi, Jumat, 17 Agustus 2018. Ka'bah merupakan pemersatu arah salat bagi muslim di seluruh dunia. REUTERS/Zohra Bensemra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menargetkan bisa mendapat penambahan kuota haji  pada 2019 menjadi 250 ribu. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan pihaknya sedang melakukan upaya keras agar keinginan itu bisa terwujud.

    Pada pelaksanaan haji 2018, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu, dimana terdapat tambahan 10 ribu kuota dari Raja Salman. KBRI pun mencatat jemaah haji 2018 yang wafat sebanyak 386 orang. Sebagian besar mereka yang wafat karena mengalami cardiovasculer atau sejenis penyakit pernafasan.   

    Baca: Jemaah Haji Indonesia Dapat 4 Keistimewaan dari Arab Saudi

    Kerjaan Arab Saudi mengklaim pelaksanaan ibadah haji 2018 berjalan sukses, terlebih untuk pertama kali Riyadh memperkenalkan inovasi baru, yakni Mekkah Route. Inovasi ini memungkinkan para jemaah masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi tanpa harus mengantri di imigrasi. Sebab proses pengecekan sudah dilakukan bandara tempat keberangkatan para jemaah.

    “Arab Saudi mengatakan pelaksanaan ibadah haji 2018 sukses dengan tolak ukur diterapkannya inovasi digital. Rencananya tahun depan akan ada penambahan kereta cepat Mekkah – Madinah. Namun saya menilai masih diperlukan perbaikan-perbaikan di beberapa lini,” kata Agus, Selasa, 2 Oktober 2018.    

    Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Putra Tertua Raja Salman bersama Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Foto: Istimewa

    Baca: KJRI Jeddah: Penambahan Kuota Haji Terkendala Lahan di Arafah

    Salah satu yang masih perlu diperbaiki adalah masalah komunikasi dengan beberapa kementerian dan lembaga di Arab Saudi. Di Arab Saudi, pelaksanaan Ibadah Haji tidak hanya merupakan ranah Kementerian Haji dan Umrah  saja, akan tetapi melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan, Kementerian Transportasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Air dan Listrik, Badan Aviasi Saudi GACA dan sejumlah lembaga lainnya. KBRI harus bisa melakukan komunikasi dengan semua kementerian dan lembaga Arab Saudi ini demi kelancaran dan kenyamanan semua jamaah haji Indonesia.

    Terkait dengan rencana penambahan kuota haji untuk Indonesia, Duta Besar Agus pun memanfaatkan jalur-jalur tersebut. Usaha tersebut dimulai dengan mengirim surat diplomatik kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. KBRI juga dengan melakukan pendekatan kepada para pangeran yang dekat dengan Raja seperti Pangeran Sultan bin Salman yang merupakan putra tertua Raja Salman.

    Agus menjelaskan lembaga yang paling memiliki otoritas menambah kuota haji adalah Diwan Malaki atau Royal Court yang juga bertugas menerima perintah Raja. Diwan Malaki akan meneruskan keputusannya ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

    Biasanya setelah kebijakan sampai ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Dubes baru dipanggil untuk diberikan pengarahan. Agus memastikan pihaknya akan selalu membangun komunikasi dengan Kementerian Agama RI terkait dengan diplomasi haji ini agar Indonesia selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk penambahan kuota haji bagi jemaah asal Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komposisi Utang Merpati Nusantara Airlines

    Asa bisnis Merpati Nusantara Airlines mengembang menyusul putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.