TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk pertama kalinya membuat pengakuan yang mengejutkan dengan mengatakan bahwa dosa terbesarnya adalah membunuh di luar proses hukum atau extrajudicial Killing.
Berbicara di istana kepresidenan di ibukota Manila pada hari Kamis, 27 September 2018, Duerte mengatakan bahwa ia bersedia untuk dikudeta dari jabatannya apabila masyarakat tidak senang dengan kinerjanya selama dua tahun ini, The New York Times melaporkan.
Baca: Rodrigo Duterte: Bandar Narkoba Harus Dipenjara Jika Ingin Hidup
“Saya bertanya kepada anggota kemiliteran, apa salah saya? Apakah saya pernah mencuri bahkan satu peso?” kata Duterte. "Satu-satunya dosa saya adalah membunuh di luar hukum."
Duerte tidak melanjutkan pidatonya lagi, tetapi kelompok-kelompok pembela HAM dan oposisi politik telah secara konsisten menuduh pemerintahan Duterte sangat berlebihan dengan pendekatan menembak dahulu, bertanya kemudian untuk melawan para pedagang narkoba sejak dirinya menjabat.
Seorang pria, yang istrinya ditangkap saat operasi anti-narkoba dan ditemukan tewas sehari kemudian, tidur di kasur di samping keponakannya di luar gubuknya di Navotas, Metro Manila, Filipina, 6 Desember 2017. Gubuk-gubuk kumuh di kawasan yang lebih dikenal sebagai Market 3 ini menjadi saksi bisu perang berdarah terhadap narkoba yang diluncurkan Duterte sejak Juni 2016 lalu. REUTERS
Jumlah korban operasi pemberangusan perdagangan narkoba yang dicanangkan Duterte bervariasi dan jumlah pasti sulit diketahui. Human Rights Watch mengklaim setidaknya 12 ribu orang tewas sejak tindakan keras dimulai, di mana lebih dari 4 ribu orang terbunuh oleh pasukan keamanan. Perkiraan pemerintah bahkan lebih tinggi, yakni sekitar 20 ribu orang tewas.
Baca: Duterte Perluas Perang Narkoba hingga Sekolah Dasar Filipina
Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mulai memeriksa pengaduan terhadap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait perang terhadap narkoba, yang dikabarkan telah merenggut 4000 jiwa sejak digelar Juli 2016. Duterte mengerahkan polisi dan tentara untuk mengejar para bandar dan pengedar narkoba lalu menembak mati mereka lewat mekanisme yang dikenal sebagai extrajudicial killing.
Kepala Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengatakan pemeriksaan kasus ini untuk menentukan apakah Duterte telah melakukan kejahatan kemanusiaan.
Seorang wanita teriak histeris setelah melihat Nora Acielo, seorang tetangganya yang tewas tertembak oleh orang tak dikenal di pemukiman kumuh di Manila, Filipina, 8 Desember 2016. Kasus penembakan Acielo merupakan kasus ke-13 yang tercatat terkait narkoba dalam 24 jam terakhir dalam perang tanpa henti Presiden Rodrigo Duterte terhadap obat-obatan terlarang. AP Photo/Bullit Marquez
Poin kedua adalah apakah pengadilan berbasis di Haque ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dan membawa tersangka ke proses persidangan.
Baca: 13 Wali Kota dan Wakil Tewas Sejak Duterte Jadi Presiden Filipina
Juru bicara Duterte, Harry Roque mengaku telah membahas kerja ICC dengan Duterte selama dua jam. Saat itu, Duterte mengaku siap menjalani proses pengadilan.
"Dia bosan dan lelah menjadi tertuduh.Dia ingin berada di pengadilan berhadapan dengan jaksa penuntut," kata Roque, ahli hukum internasional tentang sikap presiden Rodrigo Duterte yang diadukan para penggiat HAM dan keluarga korban ke ICC akibat kebijakan perang terhadap narkoba.
NEWS WEEK | SARAH ERVINA DARA SIYAHAILATUA
