TEMPO.CO, Jakarta - Cina sedang membangun sistem nasional untuk memantau pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah untuk mengendalikan utang.
Ketika Cina meningkatkan belanja infrastruktur dalam upaya untuk mengimbangi dampak ekonomi dari perang dagang dengan Amerika Serikat, Cina telah berjanji untuk meminimalkan risiko keuangan dan mencegah pemerintah daerah mengambil terlalu banyak utang.
Baca: Larangan Promosikan Kemerdekaan Hong Kong dari Cina Disahkan
Dilaporkan Reuters, 25 September 2018, yang mengutip China Daily, saat ini pemerintah Cina sedang menyusun evaluasi kinerja anggaran dan sistem manajemen yang akan mengawasi semua kegiatan investasi dan pendanaan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sistem ini juga akan mencakup kemitraan publik-swasta dan dana kekayaan kedaulatan Cina, dan akan mencakup ketentuan untuk menangguhkan pendanaan untuk proyek yang memiliki masalah serius.
Mata uang Cina, Yuan. STR/AFP/Getty Images
Surat kabar China Daily mengatakan pemerintah daerah Cina menerbitkan utang senilai 378,9 miliar yuan atau Rp 822 triliun pekan lalu, dan ini merupakan rekor tertinggi mingguan.
Total utang pemerintah daerah yang luar biasa mencapai 17,66 triliun yuan atau Rp 38 ribu triliun pada akhir Agustus, menurut angka-angka dari Kementerian Keuangan, sekitar 18 persen dari PDB Cina pada 2017.
Baca: Dimulai, Perang Dagang Amerika untuk Impor Cina Rp 3.000 Triliun
Badan legislatif telah memutuskan bahwa batas utang pemerintah daerah tahun ini harus 21 triliun yuan.
Cina menerbitkan obligasi pemerintah daerah senilai 883 miliar yuan atau Rp 1800 triliun pada Agustus, naik dari 757 miliar yuan atau Rp 1600 triliun pada Juli, dengan penghitungan untuk delapan bulan pertama tahun ini mencapai 3 triliun yuan atau Rp 6500 triliun.
Yuan Masuk Lima Besar Mata Uang Terpopuler
Dilaporkan China Daily, lebih dari 526,6 miliar yuan (Rp 1142 triliun) dari alat pembiayaan yang dikeluarkan bulan lalu adalah obligasi tujuan khusus untuk pengembangan proyek-proyek kepentingan publik, menandai peningkatan substansial dari 196 miliar yuan atau Rp 425 triliun pada Juli.
Cina telah membuat penerbitan obligasi satu-satunya cara sah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan utang di tengah upaya untuk mencegah krisis keuangan.
Baca: Perang Dagang, Cina Akan Pangkas Tarif Impor Negara-negara Mitra
Cina telah menyusun panduan untuk mengendalikan utang pemerintah daerah yang tersembunyi karena mencoba untuk menindak ilegal penggunaan mekanisme pembiayaan perusahaan untuk mendanai proyek-proyek publik.
Provinsi Liaoning di timur laut Cina yang sarat utang, juga membentuk komite parlemen untuk meneliti pengeluaran pemerintah daerah dan mengendalikan utang, dan menjadi provinsi pertama Cina yang melakukan pengendalian utang.
