TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Eropa mengusulkan penguatan sistem supervisi di lembaga keuangan Uni Eropa untuk mengatasi maraknya praktek pencucian uang.
Baca:
Skandal Besar Pencucian Uang Eropa, CEO Danske Bank Mundur
“Meskipun UE sudah memiiki sistem anti pencucian uang yang kuat, beberapa kasus akhir-akhir ini justru melibatkan pencucian uang sehingga menimbulkan keprihatinan,” begitu dilansir situs Europe.eu pada Rabu, 12 September 2018.
Kasus-kasus pencucian uang yang terungkap setahun terakhir ini dinilai mempengaruhi stabilitas sektor keuangan di Uni Eropa selain berdampak langsung kepada bank yang terlibat.
Danske Bank. [Financial Tribune]
Baca:
Berikut ini beberapa kasus skandal pencucian uang yang terungkap di Eropa:
1. Danske Bank
Bank terbesar Denmark, Danske Bank, terkena skandal pencucian uang pada salah satu cabang, yang terletak di Estonia. Ada transaksi mencurigakan yang terjadi selama 2007 – 2015 dengan nilai transaksi sekitar US$234 juta atau sekitar Rp3,5 triliun. Transaksi yang diduga pencucian uang ini melibatkan sekitar 6,200 nasabah bank dari total 15 ribu nasabah. Ini membuat CEO Danske Bank, Thomas Borgen, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung-jawaban pada Rabu, 19 September 2018 waktu setempat.
Baca:
2.ING Bank
Bank terbesar asal Belanda, ING Bank, membayar denda sekitar 775 juta euro atau sekitar Rp13,4 triliun terkait kasus pencucian uang yang melibatkan bank itu pada 4 September 2018. Investigasi ini dimulai sejak dua tahun lalu. Manajemen ING Bank mengaku meminta maaf karena ada banyak kekurangan dalam sistem pengawasan internal sehingga bank digunakan para pelaku kriminal untuk melakukan pencucian uang ini. Direktur keuangan ING, Koos Timmermans, mengundurkan diri pasca terungkapnya skandal keuangan ini.
Baca:
3. ABLV Bank
Otoritas perbankan Latvia menyetujui likuidasi ABLV Bank, yang merupakan bank ketiga terbesar di negara itu pada 18 Juni 2018. Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah menuduh ABLV melakukan praktek pencucian uang secara institusional, melanggar sanksi yang diberikan kepada Korea Utara dan menggunakan suap untuk keputusan pejabat Latvia.
