Senin, 24 September 2018

ICC Buka Kejahatan Perang di Afganistan, Amerika Serikat Melawan

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton mengikuti rapat dengar perintah Presiden Donald Trump di sebuah ruangan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. (AP Photo/Susan Walsh)

    Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton mengikuti rapat dengar perintah Presiden Donald Trump di sebuah ruangan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. (AP Photo/Susan Walsh)

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat melancarkan serangan dengan kata-kata tajam terhadap Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC, jika lembaga tersebut menuduh negaranya melakukan kejahatan perang di Afganistan.

    Serangan itu disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, dalam sebuah pidato di Masyarakat Federalis, kelompok masyarakat konservatif di Washington DC pada Senin 10 September 2018.

    "Hari ini, pada malam 11 September 2018, saya ingin menyampaikan sebuah pesan atas nama presiden. Amerika Serikat akan menggunakan cara apapun untuk melindungi warga negara dan seluruh sekutu kami dari persekusi tidak adil oleh pengadilan tidak legal," ucap Bolton.

    Baca: ICC Selidiki Kejahatan Kemanusiaan Presiden Rodrigo Duterte

    "Kami tidak akan bekerja sama dengan ICC. Kami tidak akan memberikan bantuan kepada ICC. Mari kita buat ICC mati dengan sendirinya. Setelah itu, seluruh tujuan ICC mati untuk kita," tegasnya seperti dikutip Al Jazeera, Selasa 11 September 2018.

    Pada 2016, Pengadilan bermarkas di Den Haag, mengatakan, anggota pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan CIA kemungkinan besar terlibat dalam kejahatan perang, termasuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan di Afganistan.

    Baca: Presiden Duterte Yakin Tidak Akan Dihukum ICC

    ICC didirikan pada 2002 di bawah Statua Roma. Lembaga internasional ini adalah pengadilan permanen dunia untuk menuntut kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

    Lebih dari 120 negara telah menjadi anggota ICC. Tetapi beberapa negara superkuat termasuk Amerika Serikat, Rusia dan Cina tidak bersedia menandatangani statua tersebut.

    Bolton melanjutkan, jika ICC benar-benar melakukan investigasi mengenai kejahatan perang terhadap AS, maka pemerintahan Trump tidak segan melarang seluruh hakim dan jaksa masuk ke negaranya.

    "Kami juga akan menerapkan sanksi keuangan terhadap dana yang mereka sesuai dengan sistem keuangan AS serta mengadili mereka di pengadilan AS."

    Dia menegaskan, keberatan utamanya adalah ICC memiliki otoritas lebih tinggi daripada konstitusi dan kedaulatan Amerika Serikat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kampanye Imunisasi MR Fase 2 Luar Jawa Masih di Bawah Target

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase 2 menargetkan hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hingga 10 Sep