Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan HAM PBB Minta Pembentukan Lembaga Yudisial untuk Rohingya

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Republik Chili Michelle Bachelet di beranda Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Republik Chili Michelle Bachelet di beranda Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, meminta pendirian sebuah lembaga yudisial baru, yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM sebagai bahan dasar penuntutan atas kejahatan penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Baca: Kasus Jurnalis Reuters - Rohingya, Investasi Asing Myanmar Turun

Tim independen PBB, seperti dilansir CNN, menyebut warga etnis Rohingya mengalami genosida oleh militer Myanmar di negara bagian Rakhine dalam operasi militer pada Agustus 2017. Tim juga menyebut ada bukti kuat terjadi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga Rohingya oleh militer.

Tim independen PBB menyebut nama enam jenderal Myanmar yang terlibat termasuk Panglima Myanmar, Min Aung Hlaing.

Baca: 

PBB Sebut 6 Jenderal Myanmar Terlibat Genosida Etnis Rohingya

“Pola-pola kejahatan yang terus menerus terjadi ini menunjukkan adanya kekebalan hukum yang dinikmati militer Myanmar,” kata Bachelet kepada 47 anggota Badan HAM PBB dalam pidato perdananya sebagai kepala sejak menjabat pada 1 September 2018 seperti dilansir Reuters, Senin, 10 September 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Genosida Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing

Bachelet mengatakan dia menyambut baik keputusan jaksa penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional pada pekan lalu bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kasus deportasi warga Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan.

Baca: 

Amerika Serikat Beri Sanksi Militer ke Myanmar, Terkait Rohingya

“Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengakhiri impunitas atau kekebalan hukum dan menangani langsung penderitaan besar yang dialami warga etnis Rohingya," kata bekas Presiden Chile itu.

Menurut tim investigasi PBB, pelanggaran HAM juga dialami dua etnis minoritas Myanmar yaitu di negara bagian Kachin dan Shan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBB Sebut Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh Ditembak Mati Tentara Israel

25 Juni 2022

Sebuah gambar reporter Al Jazeera Shireen Abu Akleh, yang terbunuh oleh tembakan tentara Israel selama serangan Israel, menurut saluran berita yang berbasis di Qatar, ditampilkan di gedung markas Al-Jazeera di Doha, Qatar, 11 Mei 2022. REUTERS/Imad Creidi
PBB Sebut Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh Ditembak Mati Tentara Israel

PBB menyatakan kematian jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh pada Mei lalu akibat tembakan tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF)


120 Warga Etnis Rohingya Dievakuasi dari Laut ke Daratan Aceh

31 Desember 2021

Sebuah perahu yang membawa pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, terlihat terdampar di perairan lepas pantai Bireuen, provinsi Aceh, Indonesia, Senin, 27 Desember 2021. Indonesia akan mengizinkan kapal yang penuh dengan Rohingya yang terdampar di lepas pantainya untuk berlabuh. Aditya Setiawan via REUTERS
120 Warga Etnis Rohingya Dievakuasi dari Laut ke Daratan Aceh

Saat mendarat, para pengungsi Rohingya yang mayoritas perempuan dan anak-anak tersebut dalam kondisi lemas dan kedinginan.


Ribuan Pengungsi Rohingya di Pulau Terpencil Protes

1 Juni 2021

Ribuan Pengungsi Rohingya di Pulau Terpencil Protes

Pengungsi Rohingya ini protes terhadap kondisi kehidupan di pulau Bhashan Char, Bangladesh, yang rawan topan.


Ketua HAM PBB Sebut Ada Indikasi Kejahatan Perang dalam Serangan Israel ke Gaza

27 Mei 2021

Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters
Ketua HAM PBB Sebut Ada Indikasi Kejahatan Perang dalam Serangan Israel ke Gaza

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan serangan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang jika terbukti tidak proporsional.


Tangani Kasus Jamal Khashoggi, Penyelidik PBB Diancam Pejabat Saudi

25 Maret 2021

Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard.[REUTERS]
Tangani Kasus Jamal Khashoggi, Penyelidik PBB Diancam Pejabat Saudi

Kantor HAM PBB mengatakan seorang penyelidik independen mereka mendapat ancaman dari pejabat senior Saudi


Bangladesh Lanjutkan Pemindahan Ribuan Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil

28 Januari 2021

Puluhan warga Rohingya berada diatas kapal saat akan dipindahkan ke pulau Bhasan Char dekat Chattogram, Bangladesh, 29 Desember 2020. Bangladesh meyakinkan hanya mengirimkan orang-orang yang mau direlokasi, kendati relokasi diperlukan untuk mengurangi kepadatan di kamp-kamp pengungsian yang dihuni oleh lebih dari satu juta etnis Rohingya. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Bangladesh Lanjutkan Pemindahan Ribuan Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil

Pemerintah Bangladesh akan merelokasi 2-3 ribu pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char.


100 Etnis Rohingya Ditahan Otoritas Myanmar

8 Januari 2021

Seorang pengungsi membawa poster saat melakukan aksi protes epatriasi atau pemulangan para pengungsi di kamp Unchiprang di Teknaf, Bangladesh, 15 November 2018. Para pengungsi Rohingya beralasan khawatir keselamatan jiwa raga mereka jika harus kembali ke Myanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
100 Etnis Rohingya Ditahan Otoritas Myanmar

Hampir 100 etnis Rohingya ditahan oleh kepolsiain Myanmar dalam sebuah penggerebekan. Mereka dituduh melakukan perjalanan ilegal.


Perusahaan Israel Dituduh Dukung Militer Myanmar Genosida Etnis Rohingya

24 Desember 2020

Pengungsi Rohingya, yang melintasi perbatasan dari Myanmar dua hari sebelumnya, berjalan setelah mereka mendapat izin dari tentara Bangladesh untuk melanjutkan ke kamp-kamp pengungsi, di Palang Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh 19 Oktober 2017. Bulan ini menandai peringatan kedua tentang pelarian lebih dari 730.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat laut ke Bangladesh setelah tindakan keras pimpinan militer dalam menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim di pos-pos polisi Myanmar. REUTERS / Jorge Silva / File Photo
Perusahaan Israel Dituduh Dukung Militer Myanmar Genosida Etnis Rohingya

Justice for Myanmar merilis laporan yang menyebut perusahaan Israel menjual teknologinya ke militer Myanmar untuk melakukan genosida terhadap Rohingya


Janda Rohingya Gugat Myanmar Rp 28 Miliar atas Pembunuhan Suaminya di Inn Din

12 Desember 2020

Ke-10 pria Rohingya yang ditangkap sebelum dibantai warga Buddha dan tentara Myanmar di Inn Din, Rakhine, Myanmar, 2 September 2017. Di antara 10 pria Rohingya tersebut merupakan nelayan, penjaga toko, seorang guru agama Islam dan dua remaja pelajar sekolah menengah atas berusia belasan tahun. Laporan pembantaian ini ditulis oleh dua wartawan yang kini diadili pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi. REUTERS
Janda Rohingya Gugat Myanmar Rp 28 Miliar atas Pembunuhan Suaminya di Inn Din

Seorang janda Rohingya menuntut kompensasi US$ 2 juta atas kematian suaminya yang dibunuh oleh tentara Myanmar di Inn Din, Myanmar barat, pada 2017.


Kemenangan Partai NLD Aung San Suu Kyi Cukup untuk Membentuk Pemerintahan

13 November 2020

Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi tersenyum usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Borge Brende di Kementerian Luar Negeri Myanmar di Naypyitaw, Myanmar 6 Juli 2017. [REUTERS / Soe Zeya Tun]
Kemenangan Partai NLD Aung San Suu Kyi Cukup untuk Membentuk Pemerintahan

Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi mengamankan 322 kursi parlemen bikameral dalam pemilu Myanmar, jumlah kursi yang cukup untuk membentuk kabinet.