Polisi Thailand Bubarkan Diskusi Wartawan Soal Genosida Rohingya

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi di Thailand membubarkan sebuah forum yang diselenggarakan oleh wartawan asing untuk membahas apakah perwira militer senior di Myanmar harus menghadapi pengadilan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida terhadap Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya.

Dilaporkan Associated Press, 11 September 2018, sekitar puluhan polisi tiba menjelang diskusi panel yang digelar pada Senin malam 12 September di Foreign Correspondents Club of Thailand dan memerintahkan panelis untuk tidak berbicara.

Baca: Militer Myanmar Cetak Buku tentang Rohingya dengan 3 Foto Palsu

Pembicara termasuk Tun Khin, seorang aktivis Rohingya terkemuka di Inggris, Kobsak Chutikul, mantan diplomat Thailand dan Kingsley Abbott, seorang wakil dari Komisi Ahli Hukum Internasional, sebuah kelompok bidang advokasi hak.

Bulan lalu tim hak asasi manusia AS yang ditunjuk khusus untuk merekomendasikan bahwa para pemimpin militer Myanmar harus dituntut untuk genosida terhadap Rohingya. Para pengkritik militer Myanmar juga menuduh mereka melakukan pembersihan etnis dan kejahatan perang lainnya.

Pada Senin 10 September 2018, seorang polisi Thailand berdiri di dalam Klub Koresponden Asing Thailand selama acara yang berjudul: "Apakah Jenderal Myanmar harus Menghadapi Pengadilan untuk Kejahatan Internasional" di Bangkok, Thailand. (Foto AP / Tassanee Vejpongsa)

Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh setelah militer melancarkan kampanye kontra-pemberontakan sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya Agustus lalu.

Militer Myanmar, yang selama beberapa dekade telah dituduh melanggar hak asasi manusia dari berbagai etnis minoritas, menyangkal telah melakukan pelanggaran hak terorganisir.

Baca: Tiga Langkah Penting agar Pembantai Rohingya Bertanggung Jawab

Polisi di acara Bangkok menyerahkan surat yang meminta diskusi panel tentang "Apakah Jenderal Myanmar Akan Menghadapi Keadilan untuk Kejahatan Internasional?" agar dibatalkan karena dapat merusak keamanan nasional, mempengaruhi hubungan luar negeri dan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menciptakan kerusuhan.

Namun Kolonel Polisi, Thawatkiat Jindakuansanong, mengatakan kepada penyelenggara, "Kami tidak bertanya. Kami memerintahkan Anda untuk membatalkan acara."

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

Dominic Faulder, ketua Foreign Correspondents Club, menyatakan kekecewaannya dan mengatakan dia tidak punya pilihan selain mengumumkan pembatalan.

Hal ini diyakini merupakan yang keenam kalinya polisi telah memaksa pembatalan salah satu program kelompok tersebut sejak militer Thailand merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pada 2014. Peristiwa sensitif secara politis di tempat lain juga telah dihentikan.

Baca: Facebook Hapus Akun Pejabat Militer Myanmar

Dilansir dari Straits Times, forum ini akan menyoroti para jenderal utama Myanmar termasuk panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing atas tuduhan kejahatan genosida dan perang yang dilakukan di Rakhine utara, negara bagian Kachin dan Shan.

Seruan untuk penuntutan mereka semakin keras setelah rilis laporan keras yang dipukul oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB tentang Myanmar (FFM) yang dirilis pada 27 Agustus yang menyerukan pengadilan genosida. Laporan lengkap FFM akan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 18 September.

Terlepas dari tuduhan genosida dan kejahatan perang terutama terhadap komunitas Rohingya Myanmar dan etnis minoritas lainnya di negara itu, pemerintah militer Thailand mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah Myanmar.

Baca: PBB Minta Para Jenderal Militer Myanmar Diadili

Pada Februari tahun ini, Thailand menghormati kunjungan Aung Hlaing dengan penghargaan kerajaan, sebuah tindakan yang dengan cepat dikecam oleh organisasi hak asasi manusia.

Salah satu panelis, Kingsley Abbott, penasihat hukum internasional senior dengan Komisi Ahli Hukum Internasional, mencela pemerintah Thailand atas penutupan.

"Ini adalah masalah keprihatinan global dan Thailand, sebagai tetangga Myanmar dan suara terkemuka di ASEAN, harus mengambil peran kepemimpinan dalam mengatasi kasus Rohingya," kata Abbot.