Larangan Seks Gay Dicabut, Media India Soroti Sikap Diam PM Modi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menari untuk merayakan keputusan Mahkamah Agung (MA) India yang melegalkan perilaku seks sesama jenis, di Bangalore, India, Kamis, 6 September 2018. MA India mencabut aturan di masa kolonial yang mengkriminalisasi perilaku seks sesama jenis kelamin. AP Photo

    Anggota komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menari untuk merayakan keputusan Mahkamah Agung (MA) India yang melegalkan perilaku seks sesama jenis, di Bangalore, India, Kamis, 6 September 2018. MA India mencabut aturan di masa kolonial yang mengkriminalisasi perilaku seks sesama jenis kelamin. AP Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pers India, termasuk sejumlah media konservatif, memuji putusan Mahkamah Agung India yang mencabut larangan berhubungan seks di kalangan gay India. Namun saat yang sama, media juga menyoroti keheningan pemerintahan Perdana Menteri, Narendra Modi, atas putusan ini.

    Di tengah foto-foto komunitas gay saat perayaannya, PBB dan aktivis HAM diseluruh dunia memberikan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Agung India. Namun Perdana Menteri Modi sampai Sabtu, 8 September 2018, belum memberikan komentar terkait putusan pengadilan mencabut Undang-Undang pasal 377, sebuah undang-undang yang diperkenalkan oleh penguasa era-Kolonial Inggris pada 1861.

    Pemerintahan Modi awalnya menentang pencabutan undang-undang 377. Namun pada Juli 2018, pengacara pemerintah akhirnya mengatakan menyerahkan kebijaksanaan ini pada Mahkamah Agung India.

    Baca: Singapura Minta Opini Publik Cabut Larangan Seks Gay

    Harian Indian Express mewartakan sikap diam Partai Bharatiya Janata atau BJP pada masalah ini dengan menulisnya sebagai masalah yang masih memekakkan telinga dan menipu. Padahal, kongres oposisi India dan partai-partai regional kecil lainnya menyambut baik atas putusan mahkamah.

    Partai BJP adalah partai berkuasa di India. Pemerintahan Modi yang berkuasa sejak 2014, dikenal mengusung nasionalis Hindu.

    Baca: Lokasi Pembunuhan Gay Cawang Sering Jadi Tempat Kejahatan

    Simpatisan Partai BJP, Rashtriya Swayamsevak Sangh, mengatakan tidak menganggap homoseksualitas sebagai kejahatan, tetapi juga tidak mendukung hubungan sesama jenis.

    “Secara tradisional, masyarakat India tidak menerima hubungan semacam itu,” katanyaseperti dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu, 8 September 2018.

    Sebuah surat kabar Hindu konserfatif, menyebutkan putusan Mahkamah Agung India sebagai penegasan kembali hak untuk dicinta dan hetero-normatif selama puluhan tahun. Dalam kolom editorialnya ditulis hakim telah melanjutkan batasan kebebasan pribadi dan membebaskan gagasan hak-hak pribadi dari tekanan opini publik.

    The Hindusan Times pada pemberitaannya memperingatkan komunitas LGBT masih akan menghadapi kutukan dari keluarga dan kolega mereka. Pelecehan dan kekerasan akan terus terjadi, termasuk kalangan gay.

    CHANNEL NEWSASIA | AQIB SOFWANDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.