Pemilu Thailand Diproyeksi Bakal Ditunda Lagi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

    Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu Thailand di proyeksi akan kembali diundur. Semula pemilu akan dilakukan pada November 2018, namun muncul sinyalemen pemilu akan mundur menjadi Februari 2019.

    "Kami masih mengkonfirmasikan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada Februari 2019. Kita akan bicara soal itu nanti jika kami tidak mampu menggelar pemilu. Sekarang ini tidak ada faktor yang membuat kami menyelenggarakan pemilu lebih cepat," kata Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha.

    Dikutip dari theaseanpost.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, skeptisme dan frustrasi dirasakan masyarakat Thailand menyusul pemilu yang terus diundur-undur. Thailand sejak kudeta Mei 2014 dipimpin oleh pemerintahan militer atau Junta. Tak lama setelah berkuasa, Pemerintahan Junta menjanjikan pemilu segera digelar, namun faktanya hingga 2018 pemilu yang dijanjikan belum terwujud.

    Jajak pendapat yang dilakukan Universitas Suan Dusit Rajabhat, pada 5 Juni - 9 Juni 2018 terhadap 1.130 responden memperlihatkan penyelenggaraan pemilu merupakan topik politik paling panas di Thailand saat ini. Para responden menduga-duga apakah pemilu akan jadi dilakukan

    Vitit Muntarbhorn, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengaku juga menantikan pemilu segera diselenggarakan. Pemilu bagi Thailand adalah sebuah transisi dari kudeta 2014.

    "Saya harap kami akan menyelenggarakan pemilu dan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat sipil berjalan, militer yang mau berpartisipasi dalam pemilu dipersilakan, namun ruang bagi masyarakat sipil harus dihormati dan dikembangkan," kata Muntarbhorn, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Muntarbhorn enggan berkomentar apakah menyukai pemerintahan Thailand saat ini atau tidak. Namun dia mendorong masyarakat sipil dalam hal kepemimpinan, inklusifitas dan partisipasi masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?