Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembantaian Etnis Rohingya, ASEAN Harus Ambil Sikap

Reporter

image-gnews
Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan tim pencari fakta PBB terkait pejabat tinggi militer Myanmar yang terlibat dalam pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya, meminta ASEAN agar mengambil langkah-langkah. ASEAN secara tak langsung di desak untuk mengambil sikap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Vitit Muntarbhorn, pakar HAM dan profesor hukum dari Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengatakan situasi yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, sangat kritis bagi masyarakat Rohingya, khususnya setelah peristiwa pembantaian pada Agustus 2017. Muntarbhorn menilai kebijakan pemerintah Myanmar terkait pembantaian pada satu tahun lalu itu, berbeda dengan kebijakan saat suku Rohingya mengalami tindak kekerasan pada 1970-an dan 1990-an.

"ASEAN diundang untuk melihat kasus ini dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar kekerasan serupa tidak terulang lagi," kata Muntarbhorn, saat ditemui dalam seminar dialog nasional Indonesia dalam kerangka PBB tentang analisis risiko yang diselenggarakan oleh CSIS, Rabu, 29 Agustus 2018.

Baca: Peraih Oscar Cate Blanchett Sedih Lihat Penderitaan Rohingya

Vitit Muntarbhorn, kiri, pakar hak asasi manusia internasional dan profesor hukum di Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Baca: Tiga Langkah Penting agar Pembantai Rohingya Bertanggung Jawab

Sebelumnya tim pencari fakta PBB pada 27 Agustus 2018 mempublikasi hasil investigasi yang memperlihatkan adanya keterlibatan pejabat tinggi militer Myanmar dalam pembantaian suku Rohingya pada Agustus 2017. Tindak pembantaian itu telah mendesak masyarakat Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Makarim Wibisono, diplomat senior Indonesia, inti permasalahan dari pembantaian dan tindak kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, adalah karena kelompok masyarakat minoritas ini tidak dikategorikan sebagai warga negara Myanmar.

"Jadi, permasalahannya adalah kewarganegaraan," kata Makarim.

Myanmar saat ini dipimpin oleh pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, mantan peraih Nobel perdamaian 1991. Namun begitu, terlihat militer masih mengendalikan pemerintahan.

"Mendiskusikan pembantaian yang dialami etnis Rohingnya di lingkup ASEAN akan sulit karena ada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN," kata Makarim.

Nilai penting dari komunitas ASEAN adalah menciptakan masyarakat yang saling peduli dan solidaritas antar anggota ASEAN. Namun pada kenyataannya, sulit memperlihatkan solidaritas kepada masyarakat Rohingya, Myanmar. Ini terlihat dari sulitnya akses kemanusiaan bagi suku Rohingya ditembus hingga jalan paling mudah ditembus untuk membantu para pengungsi hanya lewat Bangladesh. Dengan begitu, pembantaian di negara bagian Rakhine adalah tantangan bagi seluruh negara anggota ASEAN.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

23 jam lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

6 hari lalu

Presiden Vietnam Vo Van Thuong. RICHARD A. BROOKS/Pool via REUTERS
Tidak Tepati Janji Pidato Pertama, Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mundur karena Kasus Korupsi

Presiden Vietnam Vo Van Thuong lengser dari jabatannya dengan mengumumkan pengunduran diri karena kasus korupsi.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

7 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

15 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.