Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Sebut 6 Jenderal Myanmar Terlibat Genosida Etnis Rohingya

Editor

Budi Riza

image-gnews
Min Aung Hlaing. REUTERS
Min Aung Hlaing. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jenewa – Tim Independen Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ada enam jenderal dari militer Myanmar yang bertanggung jawab terhadap genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

Baca:

 

Mereka adalah Panglima Tatmadaw Jenderal Min Aung Hlaing, Deputi Panglima Jenderal Soe Win, dan Komandan Biro Operasi Khusus 3, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw.

Seorang perempuan Rohingya bersama dengan pengungsi lain membawa kertas yang isinya menuntut keadilan, saat aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Tahun lalu, sekitar 700 ribu orang Rohingya mengungsi ketika militer Myanmar melaksanakan operasi di Negara Bagian Rakhine. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Tim investigasi independen juga menyebut nama Komandan Komando Militer Regional Barat, Mayor Jenderal Maung Maung Soe, Komandan Divisi Infantri Ringan 33, Brigadir Jenderal Aung-Aung, dan Komandan Divisi Infantri Ringan 99, Brigadir Jenderal Than Oo.

Baca:

 

“Misi telah membuat daftar mengenai para pelaku kejahatan sesuai undang-undang internasional, mengindikasikan nama subyek untuk investigasi dan penuntutan di pengadilan,” begitu pernyataan Tim Pencari Fakta PBB dalam poin 92 laporannya setebal 20 halaman yang dipublikasikan di situs resmi United Nations Human Rights Council www.ohchr.org pada Senin, 27 Agustus 2018 waktu setempat.

Laporan ini juga menyoroti pelanggaran HAM militer Myanmar dibantu oleh polisi nasional dan polisi penjaga perbatasan negara itu.

Baca:

 

CNN melansir Tim Independen Pencari Fakta merekomendasikan kasus genosida dan pelanggaran HAM ini diproses di Pengadilan Kriminal Internasional. Opsi lainnya, Tim Independen merekomendasikan dibentukanya pengadilan ad hoc untuk menginvestigasi tindakan dari para pelaku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suasana aksi damai pengungsi Rohingya untuk memperingati satu tahun mereka mengungsi dari Myanmar, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Laporan Tim Independen Pencari Fakta ini disusun oleh tim yang diketuai Marzuki Darusman dari Indonesia, dengan dua anggota yaitu Radhika Coomaraswamy dari Sri Lanka dan Christopher Dominic Sidoti dari Australia.

Baca:

 

CNN melansir laporan lengkap Tim Pencari Fakta PBB ini melaporkan secara detil tindakan pembunuhan, pemenjaraan, kekerasan seksual terhadap etnis Rohingya dilakukan oleh militer Myanmar dengan alasan melawan teroris. Ini terjadi dengan latar belakang kondisi impunitas yang seakan-akan menempat anggota militer di atas hukum.

“Kebutuhan operasi militer tidak membenarkan tindakan pembunuhan serampangan, pemerkosaan perempuan, menyerang anak-anak, dan membumihanguskan seluruh desa,” begitu bunyi pernyataan dari laporan ini.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

Laporan itu juga menyebutkan,”Taktik Tatmadaw secara konsisten dan kotor tidak sesuai dengan ancaman keamanan nyata terutama di negara bagian Rakhine selain di kawasan utara Myanmar.”

Laporan ini juga menyoroti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan anggota militer Myanmar di daerah Kachin, dan Shan, yang sedang bergejolak terkait gerakan separatis.

Serangan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya terjadi pada pertengahan 2017 dan membuat sekitar 700 ribu warga etnis minoritas Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Ribuan warga etnis minoritas Rohingya diduga tewas akibat serangan brutal genosida militer Myanmar ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

1 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

8 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

23 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

27 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.