Menlu Bantah Laporan Deplu AS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajudha membantah laporan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Selasa lalu. Hal ini diungkapkannya kepada para wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di geedung DPR MPR Kamis (23/5). œOrang lain boleh menilai, tapi kita juga mesti yakin banyak langkah yang telah kita lakukan. Cepat dan lambat itu kan relatif, ukurannya apa," ujar Hassan. Menurutnya kita perlu percaya diri bahwa teelah banyak hal yang telah kitra upayakan dalam memerangi terorisme. Sebagaimana diberitakan koran tempo hari ini, Deplu AS telah mengeluarkan laporan yang isinya menyebutkan antara lain Indonesia dinilai lamban, dalam menangani maslah terorisme. Laporan itu juga menyatakan masalah penanganan terorisme di Indonesia hanya terpaku pada pengadilan Abu Bakar ba™asyir dan kelompok Mujahidin Malaysia. Sementara disebutkan banyak anggota Jamaah Islamiah yang masih berkeliaran diIndonesia. Di lain pihak laporan itu memuji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Filipina dan RRC dalam memerangi terorisme. Hassan menegaskan pemerintah yakin dengan komitmen AS untuk memperbarui hubungan kerjasama militer antara kedua negara. œAda berbagai cara yang mereka lakukan untuk tidak terpaku pada hambatan-hambatan yang dibuat oleh kongres. Selain itu terdapat sinyal possitif dari hasil kunjungan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil ke AS dan hasil pembicaraan Hassan dengan wakil menlu AS urusan Asia Pasifik dan Timur Jauh, James A Kelly. Menlu tidak menjawab secara tegas ketika ditanya apakah Indonesia optimis hubungan militer dengan AS akan segera membaik. Menurutnya perbaikan hubungan itu merupakan proses yang memerlukan waktu dan dilakukan secara berrtahap. œMasalahnya terletak pada kongres," ujarnya. Lebih lanjut menanggapi laporan tersebut, Hassan menggatakan hal itu malah meningkatkan perlunya kita untuk terus melanjutkan berbagai upaya dalam memerangi terorisme. œBuat kita itu (terorisme) masalah yang juga kita hadapi ke dalam," tandasnya. (faisal “Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.