PM Mahathir Minta DPR Malaysia Audit Ulang Skandal 1MDB

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eks PM Malaysia Najib Razak dilantik sebagai anggota parlemen pada 16 Juli 2018 dan memilih jadi oposisi [BERNAMA | THE STAR]

    Eks PM Malaysia Najib Razak dilantik sebagai anggota parlemen pada 16 Juli 2018 dan memilih jadi oposisi [BERNAMA | THE STAR]

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengungkapan skandal 1MDB terkait dugaan penyelewengan dana milik perusahaan investasi pelat merah 1Malaysia Development Berhad mulai memasuki babak baru.

    Baca:

    Kasus Korupsi 1MDB, Indonesia Kembalikan Yacht Mewah ke Malaysia

    Sedang Buron, Tersangka Kasus 1MDB Mengecam PM Mahathir

    Lewat Kementerian Keuangan Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengajukan permintaan pengusutan skandal 1MDB dilakukan dengan melibatkan auditor umum dan komite akuntan publik atau Public Accounts Committee dari parlemen.

    “Ini investigasi yang detil mengenai dugaan penggelapan uang terkait 1MDB dan perusahaan terkait untuk memulihkan kewibawaan Dewan Rakyat,” begitu pernyataan dari kantor kementerian Keuangan seperti dilansir Free Malaysia Today pada Rabu, 15 Agustus 2018.

    Permohonan resmi ini berada dalam urutan kelima agenda pembahasan di Dewan Rakyat dan bakal dibahas dalam waktu dekat.

    Permohonan dari kementerian Keuangan ini menyusul perintah dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad agar Laporan Auditor Umum mengenai 1MDB segera dideklasifikasi untuk publik dari sebelumnya berstatus rahasia negara.

    Mahathir mengatakan telah memerintahkan polisi untuk mencabut pembatasan akses terhadap hasil audit skandal 1MDB, yang telah pernah dilakukan pada masa PM Najib Razak. Saat itu, Najib menyatakan hasil laporan auditor umum termasuk rahasia dan diatur oleh Official Secrets Act.

    PM Malaysia Mahathir Mohamad. AP

    Ketika itu, laporan audit diserahkan kepada Komite Audit Publik dari Dewan Rakyat dan isinya menyatakan ada kerugian hingga RM42 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Anggota parlemen boleh membaca hasil audit namun dilarang mempublikasikan hasilnya.

    Mengenai ini, Deputi Ketua Komite Audit Publik, Wong Kah Woh, mengatakan akan membahas permintaan ini dengan ketua yaitu Ronald Kiandee dan anggota lainnya.

    Pada 2016, PAC dinilai gagal menginvestigasi temuan dari kementerian Kehakiman AS soal adanya dugaan penggelapan dana ini. Alih-alih, komite menyatakan Najib Razak tidak bersalah saat itu.

    Baca:

     
     

    Ditanya soal ini, Najib Razak, yang sekarang menjadi anggota parlemen dari daerah Pekan, mengatakan tidak berkeberatan dengan dibukanya kembali 1MDB.

    Kapal pesiar Equanimity dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, di pojok kanan atas. Bernama via New Straits Times.

    “Saya tidak akan berkeberatan jika PAC ingin membuka kembali kasus itu karena kami hanya menginginkan kebenaran,” kata Najib, yang saat itu menjabat sebagai menteri Keuangan selain sebagai PM.

    Menurut Najib, seperti dilansir New Straits Times, PAC memilik hak untuk membuka kembali investigasi skandal 1MDB ini tapi bukan untuk mencari-cari kesalahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban, Tersangka, Barang Bukti, dan Lokasi Kerusuhan 22 Mei 2019

    Kerusuhan 22 Mei 2019 di Ibu Kota bermula dari unjuk rasa penolakan hasil pilpres 2019 di depan gedung Bawaslu, Jakarta, sejak sehari sebelumnya.