Amerika Beri Sanksi lagi Soal Skripal, Rusia Sebut Tidak Berdasar

TEMPO.CO, Moskow – Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tuduhan Amerika Serikat bahwa Moskow terlibat dalam serangan racun novichok terhadap bekas agen ganda, Sergei Skripal, di Inggri sebagai tidak berdasar.

Baca: 

Kena Sanksi Amerika, Rusia: Tinggalkan Dolar Gunakan Rubel

5 Jurus Rusia untuk Balas Sanksi Amerika, Apa saja?

“Kami melihat tudingan itu sebagai tidak berdasar dan merupakan sebuah upaya untuk mencitrakan negara kami sebagai negara yang melakukan kewajiban internasionalnya dengan cara tidak bertanggung jawab,” begitu pernyataan kementerian seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Agustus 2018 waktu setempat.

Pernyataan ini menanggapi pernyataan AS pada Rabu pekan lalu bahwa ada sanksi baru kepada Rusia yang akan berlaku mulai akhir Agustus 2018 terkait serangan menggunakan racun syaraf novichok terhadap bekas agen ganda Sergei Skripal dan putrinya di Inggris pada awal tahun ini.

AS akan memberlakukan sanksi pelarangan penjualan komponen teknologi strategis ke Rusia mulai pekan depan. AS juga mendesak Rusia mengizinkan PBB atau lembaga internasional melakukan inspeksi ke lokasi yang diduga sebagai tempat produksi senjata kimia atau racun syaraf novichok.

Kementerian Rusia, seperti dilansir media TASS, menyatakan sikap AS itu sebagai hipokrit. “Ini terlihat hipokrit terutama karena AS sendiri belum menghilangkan senjata kimia miliknya dan masih tercatat sebagai penandatangan CWC yang masih menyimpan senjata kimia dalam jumlah besar.”

CWC merupakan singkatan dari Chemical Weapons Convention, yang mengatur pelarangan penggunaan senjata kimia.

Baca: 

Amerika Serikat Tahan Perempuan yang Diduga Agen Rusia

Amerika Beri Sanksi Baru, Rusia Janji Bakal Balas

Menurut kemenlu Rusia, negara ini telah merampungkan penggunaan senjata kimia pada 2017 sesuai arahan dan kontrol ketat dari CWC.

“Tindakan Washington saat ini justru melukai integritas CWC dan otoritas dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia.”

Rusia menuding AS telah menunjukkan sikap merendahkan hukum internasional yang menyarankan penggunaan mekanisme kontrol multilateral demi kepentingan agenda politiknya sendiri.