Selasa, 23 Oktober 2018

Cabut UU Anti-Berita Bohong Target Pemerintahan Baru Malaysia

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi koran. Bbc.co.uk

    Ilustrasi koran. Bbc.co.uk

    TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia memastikan penghapusan undang-undang anti-berita bohong 2018 yang diperjuangkan oleh para pegiat dan masyarakat pemerhati media di Malaysia sudah sejalan dengan keinginan pemerintah yang baru. Penghapusan undang-undang ini ditujukan untuk memastikan media di Malaysia memiliki kebebasan untuk melakukan pengecekan fakta dan menyajikan berita yang berimbang.

    "Tindakan tegas masih bisa diambil melalui undang-undang yang ada terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, penghapusan undang-undang anti-berita palsu memberikan masyarakat kebebasan untuk berbicara dan tunduk dengan undang-undang yang sudah ada," kata Liew Vui Keong, Menteri Hukum Malaysia, seperti dikutip dari freemalaysiatoday.com pada Minggu, 12 Agustus 2018.

    Baca: Malaysia Ajukan RUU Ancaman Penyebar Berita Bohong

    Sebelumnya pada Rabu 8 Agustus 2018, Liew untuk pertama kali menyampaikan pemaparan di hadapan anggota Dewan Rakyat Malaysia pentingnya mencabut undang-undang anti-berita bohong. Sebab pemerintah Malasyia yang baru menilai, undang-undang yang ada sudah cukup untuk mengatasi penyebaran berita bohong. Liew pun menekankan pencabutan undang-undang ini tak perlu dilakukan terburu-buru.

    Baca: Bersih 2.0 Khawatir Berita Bohong Rusak Pemilu Malaysia

    Dalam undang-undang anti-berita bohong 2018, penyebar berita bohong terancam membayar denda sebesar 500 ribu ringgit atau Rp 1.7 miliar dan penjara hingga enam tahun. Undang-undang ini diberlakukan pada April 2018 di bawah pemerintahan Mantan Perdana Menteri Najib Razak atau saat pemberitaan skandal dugaan korupsi 1 MDB beredar deras. Najib diduga terlibat dalam skandal tersebut.

    Hukuman pada rancangan undang-undang ini berlaku bagi para penyebar berita bohong di Malaysia dan di luar negeri, termasuk warga negara asing jika Malaysia atau seorang warga negara Malaysia terkena dampak berita bohong itu.

    Di bawah undang-undang anti-berita bohong, maka berita palsu diidentifikasikan sebagai berita, informasi, data dan laporan yang sebagian atau secara keseluruhan, salah. Berita bohong bisa berupa features, visuals dan rekaman suara. RUU anti-berita bohong ini juga berlaku bagi berita-berita palsu yang dipublikasi lewat media digital dan sosial media.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Laporan Sementara Dampak Gempa Palu per 20 Oktober 2018

    Laporan sementara dampak Gempa Palu per daerah tingkat II pasca gempa dan tsunami Sulawesi tengah di lima sektor sampai 20 Oktober 2018.