TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara dikabarkan menolak semua proposal proses denuklirisasi yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Dilansir dari Sputniknews, 11 Agustus 2018, Korea Utara menolak menyerahkan sebagian dari persenjataan nuklirnya dalam waktu dekat sebagai syarat denuklirisasi dan malah menyebut proposal AS "seperti gangster". Laporan ini dilansir dari sumber pejabat AS dari CNN.
Baca: Masih Terkena Sanksi Penuh Ekonomi, Korea Utara Kecam Amerika
Dikutip dari CNN, pejabat tersebut melaporkan Amerika Serikat telah membuat proposal spesifik untuk memulai dan melanjutkan proses denuklirisasi sepenuhnya yang diverifikasi, termasuk jangka waktunya.
Korea Utara menolak rentang waktu denuklirisasi yang diajukan AS untuk menghapus 60–70 persen hulu ledak nuklir dalam enam hingga delapan bulan.
Laporan 8 Agustus di situs berita AS, Vox, mengutip dua orang yang akrab dengan rincian situasi.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berbicara dengan para stafnya saat mengunjungi Pabrik Trolley Bus Pyongyang dan Pabrik Perbaikan Bus di Pyongyang, Korea Utara, 4 Agustus 2018. KCNA/ via REUTERS
Dikutip dari hani.co.kr, menurut laporan Vox, AS membuat proposal ke Korea Utara untuk mentransfer 60 hingga 70 persen atau lebih atau hulu ledak nuklir dalam waktu enam hingga delapan bulan, dengan hulu ledak yang akan diamankan oleh AS atau negara ketiga untuk dihapus dari Utara Korea. Rentang waktu dilaporkan diusulkan selama dua bulan terakhir oleh Menlu AS, Mike Pompeo, tetapi berulang kali ditolak oleh tim Korea Utara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Partai Pekerja Korea, Kim Yong-chol.
Baca: Rouhani Minta Korea Utara Perkuat Solidaritas Hadapi Amerika
Tanpa mengetahui ukuran pasti dari persenjataan nuklir Korea Utara, transfer senjata nuklir sebesar 60 hingga 70 persen atau lebih tidak akan mungkin diverifikasi bahkan jika Korea Utara telah menyetujui proposal Pompeo. Karena alasan itu, laporan itu menyarankan tujuan utama Pompeo mungkin adalah membuat Korea Utara secara resmi mengungkap status senjata nuklirnya saat ini.
Foto satelit pembongkaran fasilitas senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara. [Korea Times]
Kim Jong un berjanji untuk membersihkan semenanjung Korea dari senjata nuklir pada pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura Juni lalu.
Sementara Korea Utara mengumumkan tetap berkomitmen untuk melaksanakan dengan itikad baik langkah demi langkah deklarasi dari pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump.
"Amerika Serikat harus, bahkan pada waktu yang terlambat ini, menanggapi upaya tulus kami dengan cara yang sesuai," tulis pernyataan pemerintah Korea Utara, seperti dikutip dari Hani.co.kr.
Baca: Menteri Unifikasi: Korea Utara Bebaskan Tahanan Korea Selatan
Pada 9 Agustus, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka berdialog dengan Korea Utara hampir setiap hari melalui telepon dan email. Ini menunjukkan diskusi dan negosiasi masih berlangsung meski ada perbedaan pendapat yang besar mengenai hal-hal termasuk deklarasi yang mengakhiri Perang Korea dan pelaporan serta inspeksi fasilitas dan bahan nuklir.
Dalam pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang diterbitkan pada malam 9 Agustus oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Korea Utara mengecam tindakan pemerintah AS baru-baru ini sebagai "tidak tahu malu dan kurang ajar", tetapi juga menekankan komitmennya untuk menghormati kesepakatan 12 Juni di Singapura.