Mantan Presiden Cile Jadi Ketua Badan HAM PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Cile, Michelle Bachelet, terpilih sebagai ketua Badan HAM PBB pada Jumat 10 Agustus.

Dengan ketokan palu, Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav Lajcak, memberikan persetujuan resmi dengan aklamasi untuk pilihan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada Bachelet, yang disaksikan para diplomat dari 193 negara anggota PBB.

Baca: Mengejutkan, Cile Terima Pengungsi Palestina Jadi Warga Negara

"Sangat rendah hati dan merasa terhormat untuk mengumumkan penerimaan saya sebagai Komisaris Tinggi Baru PBB untuk Hak Asasi Manusia. Saya berterimakasih kepada Sekretaris Jenderal @antonioguterres dan Majelis Umum karena mempercayakan saya tugas penting ini," kicau Bachelet tak lama setelah persetujuan majelis, seperti dilaporkan Associated Press, 11 Agustus 2018.

Deeply humbled and honored to announce my acceptance as the @UN’s new High Commissioner for Human Rights. I thank Secretary General @antonioguterres and the General Assembly for entrusting me this important task.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) August 10, 2018

Guterres kemudian memuji kualifikasi Bachelet, seperti presiden perempuan pertama Cile, kepala lembaga kesetaraan gender pertama yang dikenal sebagai Lembaga Perempuan PBB, "seorang yang selamat dari kebrutalan" oleh seorang diktator Cile, dan seorang dokter yang memahami dahaga orang untuk hak-hak kesehatan, ekonomi dan sosial.

"Dia juga hidup di bawah kegelapan kediktatoran," kata Guterres.

Ayah Bachelet dipenjara karena tuduhan berkhianat karena menentang kudeta yang menggulingkan Presiden Marxis, Salvador Allende, pada September 1973. Dia dan ibunya disiksa di penjara rahasia selama dua minggu sebelum mereka melarikan diri ke pengasingan. Ayahnya, Jenderal Alberto Bachelet, meninggal karena serangan jantung setelah beberapa bulan disiksa.

"Penghormatan terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional sedang menurun. Ruang untuk masyarakat sipil menyusut. Kebebasan pers berada di bawah tekanan," kata Guterres.

I am delighted that the United Nations General Assembly has approved Michelle Bachelet @mbachelet as our new human rights chief. Ms. Bachelet is a pioneer, a visionary, a woman of principle, and a great human rights leader for these troubled times.

— António Guterres (@antonioguterres) August 10, 2018

Bachelet, yang pernah hidup di bawah kediktatoran Augusto Pinochet, adalah perempuan pertama yang menjadi presiden Cile, dan menjadikan Cile sebagai salah satu ekonomi paling berkembang di kawasan itu.

Bacheletmenjabat sebagai presiden Cile dari 2006 hingga 2010, dan sangat populer untuk kebijakan kesejahteraan pemerintahnya dan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama masa jabatannya.

Baca: PBB Segera Bebaskan Bantuan Kemanusiaan Masuk Korea Utara

Bachelet kemudian memimpin Organisasi Perempuan PBB, yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara 2010 dan 2013. Dia kembali ke Cile dan menjabat lagi sebagai presiden dari 2014 hingga Maret 2018, mendorong agenda pajak dan belanja yang lebih radikal, seperti juga untuk hak menikah untuk LGBT dan aborsi di negara yang secara sosial konservatif.

Dalam foto 7 Juni 2017 ini, Michelle Bachelet (tengah), saat masih menjabat sebagai Presiden Cile, berbicara dengan Gubernur Washington Jay Inslee, kedua dari kanan, saat makan siang, selama kunjungan Bachelet ke Seattle.[AP Photo / Ted S. Warren, File]

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dapat memiliki suara yang kuat pada isu-isu penting.

"AS telah gagal mengatasi krisis hak asasi manusia di Iran, Korea Utara, Republik Demokratik Kongo, dan di tempat lain, atau menghentikan obsesi yang kronis dan tidak proporsional dengan Israel. Semua ada pada Bachelet untuk berbicara menentang kegagalan ini daripada menerima status quo," kata Haley.

Baca: Serangan Israel ke Palestina, Utusan PBB Batal Kunjungi Gaza

Amerika Serikat mengundurkan diri pada Juni dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang bermarkas di Jenewa, yang terpisah dari kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, tetapi bekerja erat dengan lembaga ini. AS mundur setelah menyebut ada bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi di Lembaga HAM PBB.