TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Kongres baru saja menandatangani pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law pada 27 Juli 2018.
Baca:
Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.
Pengesahan UU ini sempat tertunda pada 2015 menyusul terjadinya insiden serangan komando polisi terhadap markas kelompok separatis, yang malah menewaskan 44 orang anggota pasukan komando polisi Filipina.
Setelah terpilih menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas sejumlah poin di dalam rancangan kesepakatan itu untuk menjadi UU.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.
Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014
- Pemerintah Filipina dan pemimpin MILF menandatangani kesepakatan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsun selama beberapa dekade.
6 Desember 2013
- Ketua negosiator MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan draf final Bangsamoro Basic Law akan menjadi kunci kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.
11 Februari 2013
- Presiden dan Ketua MILF, Al Haj Murad Ebrahim meluncurkan program Sajahatra Bangsamoro di Institut Manajemen dan Kepemimpinan Bangsamoro di Sulta Kudarat, Maguindanao
7 Oktober 2012
- Presiden Corazon Aquino mengatakan kerangka kesepakatan tercapai dengan MILF untuk mendirikan entitas otonom baru yang bernama Bangsamoro dan pemerintahan dijalankan warga Muslim.
4 Agustus 2011
- Presiden Corazon Aquino menggelar pertemuan rahasia dengan pimpinan MILF, Murad Ebrahim, di Tokyo, Jepang, untuk mempercepat proses pembahasan kesepakatan damai. Ini pertemuan pertama sejak pertemuan sebelumnya pada 1997.
18 Oktober 2011
- Pasukan MILF dan militer Filipina bentrok di Al Barka, Basilan, yang menewaskan 19 tentara dan 6 separatis.
Baca:
15 Juli 2010
- Presiden Corazon Aquino membentuk panel juru runding untuk memulai pembicaraan damai dengan MILF. Aquino juga mengumumkan Malaysia tetap berperan sebagai fasilitator.
Juli 2008
- Pemerintah dan MILF mengumumkan perluasan kewenangan dan wilayah Bangsamoro di Pulau Mindanao.
14 Oktober 2008
- Mahkamah Agung menyatakan draf perjanjian damai dengan MILF tidak konstitusional sehingga bisa tidak berlaku.
1997
- Pembicaraan damai dengan MILF dimulai setelah pemerintah Filipina mencapai kata sepakat dengan Moro National Liberation Front, yang dipimpin Nur Misuari. MILF merupakan pecahan dari MNLF.
