TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendesak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam plebisit atau pemungutan suara untuk pemberlakuan Undang-Undang Bangsamoro Organic Law.
Baca:
Ini merupakan bagian dari proses perdamaian yang telah disepakati antara pemerintah Filipina dan kelompok Moro Islamic Liberation Front, yang sebelumnya merupakan kelompok separatis di Pulau Mindanao dan mendesak pemisahan diri dari Filipina.
“Saya meminta kepada saudara Bangsamoro dan juga komunitas asli serta penduduk Kristen yang tinggal di area Bangsamoro untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi konstruktif mengenai undang-undang ini di rumah, desa, dan komunitas Anda,” kata Duterte dalam pidato saat upacara penandatanganan UU itu seperti dilansir media ABC – CBN pada Senin, 6 Agustus 2018.
Duterte juga mengatakan, seperti dilansir Philstar, dia menandatangani UU Bangsamoro ini sekitar sepuluh hari lalu bagi warga Muslim Mindanao. “Saya berharap ini akan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, yang berakar pada kebanggaan Bangsamoro untuk menentukan nasib sendiri dan mendapat pengakuan atas identitas mereka yang unik,” kata Duterte.
Presiden Benigno S. Aquino III (dua kanan baris kedua ), PM Malaysia Najib Razak (dua kiri baris kedua), Pemimpin MILF, dan Al Haj Murad Ebrahim (kiri baris kedua) saat menyaksikan proses penandatangan Perjanjian Bangsamoro di Istana Malacanang, Manila, Filipina (27/3). (AP Photo/Malacanang Photo Bureau, Benhur Arcayan)
UU Bangsamoro ini memberikan akses otonomi yang jauh lebih luas dibandingkan UU otonomi sebelumnya. Parlemen dan Duterte telah meneken UU ini pada 27 Juni 2018. Ini memberi kesempatan kepada kelompok MILF waktu berkampanye 90 hari kepada penduduk di area Pulau Mindanao selatan untuk menyetujui UU ini lewat plebisit yang akan gelar menjelang akhir tahun.
Baca:
Kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan MILF ditandatangani pada masa Presiden Benigno Aquino III pada 2014. Namun, kesepakatan ini gagal mendapat persetujuan Kongres pada 2016 saat Benigno turun.
Pada masa sidang ke – 16, Kongres menghentikan debat soal pengesahan UU ini setelah terjadi insiden 44 orang anggota komando polisi tewas saat melakukan razia di Mmasapano, Maguindanao pada Januari 2015. Saat itu ada tudingan sebagian anggota MILF terlibat dalam perlawanan.
Duterte, yang terpilih pada 2016, mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas kembali isi UU itu, yang kemudian mendapat pengesahan pada masa sidang ke-17 Kongres Filipina. Duterte mengatakan dia berterima kasih kepada MILF, Moro National Liberation Front dan Bangsamoro Transition Commission yang telah merampungkan pembahasan UU ini.
