TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, akan memberikan pidato di depan anggota Dewan Keamanan PBB setelah mengklaim memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada 29 Juli 2018. Deras kritikan terhadap Hun Sen atas pemilu tersebut setelah dia membubarkan partai oposisi terbesar Kamboja, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP.
Kendati hasil pemilu secara resmi tidak akan diumumkan hingga pertengahan Agustus 2018, namun Partai Rakyat Kamboja atau CPP telah mengklaim memenangkan seluruh 125 kursi parlemen yang diperebutkan. Total ada 20 partai politik yang mengikuti pemilu Kamboja 2018.
Dikutip dari Reuters pada Senin, 6 Agustus 2018, Hun Sen mengatakan akan terbang ke markas PBB jika kabinet baru pemerintahannya selesai dibentuk. Langkah ini untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Kamboja tidak membutuhkan persetujuan dari pihak luar.
"Saya akan ke PBB untuk berpidato bagi Anda semua (masyarakat Kamboja) untuk memperlihat bahwa sebagai sebuah negara merdeka yang menyelenggarakan pemilu sendiri, kami tidak butuh stempel persetujuan dari siapa pun," kata Hun Sen, dalam sebuah pertemuan dengan para atlit, Senin, 6 Agustus 2018 di ibu kota Phnom Penh.
Baca: Dua Partai Oposisi Kamboja Tuntut Pemilu Diulang atau ...
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memberikan hak suaranya pada Pemilu Kamboja 2018, Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: istimewa
Baca: Eksklusif- Memburu Hun Sen di Ruang Publik
PBB belum mengkonfirmasi terkait rencana Hun Sen ini. Perdana Menteri Hun Sen terakhir kalinya memberikan pidato di Dewan Keamanan PBB pada September 2015. Ketika itu, dia menyerukan kepada negara-negara maju di dunia agar memenuhi janji pengucuran bantuan.
Menurut Hun Sen, Komite Pemilihan Nasional atau NEC akan mengumumkan hasil resmi pemilu Kamboja pada 15 Agustus 2018. Jika tidak ada komplain atas hasil pemilu, maka pemerintahan baru akan dibentuk pada Agustus 2018. Hun Sen adalah pemimpin penuh kontroversi yang telah berkuasa di Kamboja 33 tahun.
Terkait pemilu Kamboja 2018 yang dilakukan tanpa kehadiran partai oposisi, Amerika Serikat mengatakan akan mengambil sejumlah langkah termasuk memperluas larangan visa. Sebelumnya Amerika Serikat telah membatasi penerbitan visa bagi sejumlah pejabat pemerintah Kamboja yang dekat dengan Hun Sen.
