TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara belum menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya. Pyongyang bahkan sedang bekerja sama secara militer dengan Suriah dan telah berusaha menjual senjata ke kelompok garis keras Houthi di Yaman.
"Korea Utara belum menghentikan program-program nuklir dan rudalnya. Negara itu terus menciderai resolusi Dewan Keamanan PBB melalui transfer antar kapal produk-produk petroleum serta batu bara di wilayah laut," demikian bunyi sebuah laporan PBB yang bersifat rahasia, tetapi sampai ke Reuters pada Jumat malam, 3 Agustus 2018.
Utusan khusus Korea Utara di PBB tidak merespond saat ingin dikonfirmasi terkait laporan ini.
Baca: Pompeo Yakin Denuklirisasi Korea Utara Sesuai Rencana
Kim Jong Un dan Donald Trump sesaat akan menandatangani dokumen kesepakatan hasil pertemuan puncak mereka di Singapura,12 Juni 2018.
Baca: Media Korea Utara Mulai Beritakan Isu Internasional
Dalam laporan setebal 149 halaman, Pyongyang juga disebut telah melanggar larangan mengirim bahan-bahan tekstil dengan menjual lebih dari US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun barang pada Oktober 2017 dan Maret 2018. Barang-barang tekstil itu dijual ke Cina, Ghana, India, Meksiko, Sri Langka, Thailand, Turki dan Uruguai.
Bunyi laporan rahasia PBB itu jelas menciderai hasil kesepakatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang melakukan pertemuan pertama di Singapura pada Juni 2018. Ketika itu, Kim berjanji akan melakukan denuklirisasi sebagai imbalan dilonggarkannya sanksi-sanksi ekonomi PBB terhadap Korea Utara.
Sumber di PBB yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan embargo ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara sejak 2006 telah mengguncang pendanaan program nuklir Pyongyang dan rudalnya. Sanksi ekonomi itu telah melarang negara-negara di dunia membeli batu bara, biji besi, tekstil dan makanan laut dari Korea Utara. Sebaliknya, Korea Utara pun tak bisa membeli minyak mentah dan produk-produk bahan bakar lainnya.
Amerika Serikat dan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya menyatakan harus ada pengetatan sanksi-sanksi ekonomi yang lebih tegas hingga Korea Utara melakukan komitmennya.
