Hemat Lahan, Cina Hancurkan Peti Mati dan Larang Pemakaman

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cina Larang Peti Mati dan Pemakaman karena lahan semakin berkurang. [South China Morning Post | RUSSIA TODAY| JUHA TWITTER]

    Cina Larang Peti Mati dan Pemakaman karena lahan semakin berkurang. [South China Morning Post | RUSSIA TODAY| JUHA TWITTER]

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sejumlah provinsi di Cina melarang keras penggunaan peti mati dan penguburan jenazah. Satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah mengkremasi jenazah.

    Seperti terjadi di provinsi Jiangxi, di wilayah tenggara Cina yang resmi melarang penggunaan peti mati dan penguburan jenazah mulai 1 September mendatang. Peraturan ini dibuat agar tersedia lahan untuk penduduk Jiangxi yang populasinya lebih dari 45 juta orang.

    Menjelang pemberlakuan aturan baru itu, aparat Cina memasuki desa-desa di kota Ganzhou, Jian, dan Yichun untuk menghancurkan peti mati yang telah dipersiapkan warga di dalam rumah mereka. Aparat juga menggunakan beko untuk menghancurkan peti mati tersebut.

    Ternyata warga setempat belum sepenuhnya siap dengan aturan baru itu. Seperti dilaporkan South China Morning Post, Selasa, 31 Juli 2018, sejumlah warga berusaha menghentikan upaya aparat menghancurkan peti mati keluarga mereka. Para orang tua memprotes dengan tidur di dalam peti mereka yang akan dirusak oleh aparat.

    Mereka menabung uang bertahun-tahun untuk sebuah peti mati bagi anggota meluarga mereka. Ada tradisi tua di Cina yang masih terpelihara hingga saat ini, yakni peti mati yang ditaruh di dalam rumah justru membuat penghuninya panjang umum dan peruntungan hidupnya baik.

    Di kota Gaoan, pemerintah setempat meminta warga dengan sukarela menyerahkan peti mati mereka. Hasilnya, lebih dari 5.800 peti peti dari 24 desa dan kota dikumpulkan bulan lalu.

    " Ini hasil dari kerja solid melibatkan kebijakan komunikasi dan kunjungan dari rumah ke rumah," ujar pernyataan pemerintah Gaoan.

    Tak hanya meminta kerelaan warga, sejumlah pemerintah daerah menawarkan kompensasi untuk setiap peti mati sebesar US$ 290 atau setara dengan Rp 4,1 juta.

    Namun ada aparat Gaoan yang memilih melakukan tindakan pengrusakan peti mati, seperti dituturkan seorang pria berusi 29 tahun yang tinggal di satu desa terpencil.

    "Peti mati ini sudah ada di ruang aula dan telah bersama kakek nenek kami lebih dari 30 tahun lamanya, dibuat oleh tukang kayu dengan menggunakan kayu yang tumbuh di lahan kami," ujarnya.

    Selain itu, kompensasi dianggap tidak sebanding dengan uang yang mereka tabung untuk membuat peti mati yang harganya dua kali lipat dari kompensasi pemerintah.

    Sehingga, menurut pria tersebut larangan penggunaan peti mati dan pemakaman telah menghapuskan ritual yang selama ini dipelihara.

    "Hal ini terburuk di Jian. Tak hanya merusak peti mati, namun mereka juga melarang tradisi pemakaman setempat. Dilarang ada peti mati, nisan, atau uang kertas," ujarnya.

    Kebijakan ini juga menghancurkan mata pencarian pembuat peti mayat karena pembuatan dan penjualan peti mati juga dilarang.

    Kebijakan sejumlah provinsi di Cina melarang peti mati dan pemakaman dikritik sebagai kebijakan barbar dan tidak popular. Apalagi kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan masyarakat.

    Baca Juga:

    Jasad di Cina Terlarang Dibawa lewat Lift, kenapa?

    Taman Hiburan di Cina Buka Wahana Simulasi Kematian

    Pria Cina Dikuburkan di Dalam Mobil, Netizen Berceloteh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.