TEMPO.CO, Canberra – Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan ada keprihatinan serius mengenai pelaksanaan pemilu Kamboja, yang berlangsung pada 29 Juli 2018, dan telah menyampaikan ini kepada pemerintah Kamboja.
Baca:
Perdana Menteri Hun Sen Memenangkan Pemilu Kamboja 2018
Wartawan Kamboja Benarkan Ada Suap di Pemilu
“Asutralia merupakan teman lama Kamboja. Dan terus mendesak pemerintah Kamboja untuk mengambil langkah mengizinkan proses debat politik yang terbuka dan bebas tanpa kekerasan dan intimidasi,” begitu pernyataan Bishop seperti dilansir media ABC pada Senin, 30 Juli 2018.
Pemilu Kamboja berlangsung dengan diikuti 20 partai namun tidak melibatkan partai oposisi terbesar yaitu Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Partai ini telah dibubarkan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen pada tahun lalu dan sebagian pengurusnya ditangkap serta dipenjara. Sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri.
Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Partai Rakyat Kamboja, yang berkuasa dan dipimpin Hun Sen, mengklaim telah memenangi 100 dari 125 kursi di parlemen. DAP, sebuah situs web pro-pemerintah, melansir Partai Rakyat Kamboja telah memenangkan 114 kursi. Dua partai lainnya, partai royalis Funcinpec dan Liga untuk Partai Demokrasi, masing-masing memenangkan lima dan enam kursi.
KPU Kamboja mengklaim 82 persen pemilih ikut mencoblos pada 29 Juli 2018. Bekas Presiden CNRP, Sam Rainsy, yang tinggal di pengasingan, mengatakan pemilu itu merupakan kemenangan semu bagi Hun Sen. Pemerintah AS bakal membatasi visa bagi para pejabat tinggi Kamboja pasca pemilu ini.
Baca:
Memerintah Kamboja Selama 33 Tahun, Siapa Sosok Hun Sen?
Pemilu Kamboja, Jumlah Suara Tidak Sah Belum Bisa Dipublikasi
Menurut pengamat hubungan internasinal, Teuku Rezasyah dari Universitas Padjajaran, kualitas demokrasi di Kamboja berkurang karena pemerintah membubarkan partai oposisi. “Karena itu pemerintah Kambodia berkewajiban menjelaskan logika dari pembubaran parpol tersebut ke publik,” kata dia. Pemerintah juga diminta bersungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan umum dan mengawal konstitusi negara.
