TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, Senin pagi, 23 Juli 2018. Ada tiga topik yang menjadi pembahasan utama kedua Menlu.
Pertama, masalah perbatasan wilayah Malaysia-Indonesia. Menurut Retno, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan hubungan dengan Malaysia terkait negosiasi perbatasan wilayah darat dan laut kedua negara.
"Presiden RI, Joko Widodo, telah menyampaikan pentingnya masalah perbatasan wilayah dan ini harus menjadi prioritas. Kami sudah sepakat untuk memberikan mandat penuh kepada tim teknis," kata Retno.
Dikatakannya, Indonesia-Malaysia melakukan negosiasi perbatasan wilayah melalui kesepakatan bernama Border Crossing Agreement atau BCA. Kesepakatan ini diharapkan bisa rampung dalam tempo 1-2 bulan. Penyelesaian BCA ini sangat krusial agar Border Treat atau BT antar kedua negara bisa segera dimulai.
Indonesia memiliki perbatasan wilayah darat paling panjang dan perbatasan wilayah maritim paling luas dengan Malaysia. Perbatasan wilayah maritim Indonesia-Malaysia diantaranya terletak di wilayah Sulawesi dan Selat Malaka.
"Ada beberapa titik perbatasan wilayah yang sudah kita sepakati, diantaranya di daerah Sulawesi dan Selat Malaka. Ini sudah selesai kita negosiasikan dan setujui. Kami juga sudah sepakat untuk mengintensifkan koordinasi yang sifatnya informal," kata Retno.
Baca: Sejumlah WNI Bermasalah, Indonesia Hormati Hukum Malaysia
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, Senin, 23 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Baca: Dubes Rusdi Kirana Bakal Genjot Wisatawan Malaysia ke Indonesia
Masalah kedua yang dibahas kedua Menlu adalah perlindungan WNI dan TKI yang ada di Malaysia. Bagi Indonesia, saat ini penting bagi Indonesia menyelesaikan MoU perlindungan WNI dan TKI di Malaysia dan untungnya, permintaan ini direspon positif oleh pemerintah Malaysia yang bahkan memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia.
"Kami menekankan pentingnya notifikasi atau pemberitahuan lewat jalur diplomatik untuk TKI yang tersandung kasus hukum agar mempermudah Indonesia. Permintaan ini pun ditanggapi secara baik," kata Retno.
Topik ketiga yang menjadi pembahasan kedua Menlu adalah adanya kampanye hitam terhadap kepala sawit, dua komoditas yang menjadi andalan kedua negara. Retno menekankan, tidak ada pilihan bagi Indonesia-Malaysia kecuali harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit.
