TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Cina memerintahkan semua perusahaan yang menghasilkan polusi di negara tersebut harus memasang sistem pemantau emisi sebelum akhir tahun ini. Laporan yang diserahkan ke parlemen pada Senin, 9 Juli 2018, seperti dilaporkan Reuters, Senin, merupakan upaya pemerintah Cina meningkatkan pengawasan dan menindak perusahaan yang melanggar hukum.
Cina kini berada di tahun kelima untuk melawan polusi. Presiden Xi Jinping pada Mei lalu mengatakan negara akan memperbaiki pencemaran udara yang terjadi selama empat dasawarsa pertumbuhan ekonomi.
Baca: Curi Teknologi, Sinovel Cina Didenda Hakim Amerika Rp 845 Miliar
Menurut laporan Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang diterbitkan kantor berita negara Xinhua, pemerintah pusat Cina telah menghabiskan US$ 7,98 miliar atau Rp 113 triliun untuk meningkatkan kualitas udara selama periode 2012-2017.
Namun beberapa daerah masih jauh ketinggalan dalam hal memantau dan mengendalikan pencemaran. Karena itu, Cina akan menciptakan sistem pemantauan nasional yang komprehensif pada akhir dekade ini serta memperluas cakupan ke kota-kota yang rawan asap di negara itu, seperti di wilayah tengah dan barat.
Meskipun Cina telah mencoba menciptakan sistem pengawasan nasional yang akan memungkinkan para regulator mengidentifikasi pelanggaran secara real time, pemantauan standar dan tingkat kepatuhan sejauh ini tidak merata.
Baca: Amerika dan Cina Perang Dagang, Rusia Ikut Naikkan Tarif Impor
Selama program inspeksi nasional yang rampung tahun lalu, pemerintah pusat menemukan ribuan pelanggaran di 31 provinsi dan masih banyak masalah yang belum diperbaiki dengan benar.
Laporan ke parlemen juga memerintahkan agar semua rumah di daerah Beijing, Tianjin, Hebei, dan Shanxi untuk beralih dari batu bara ke gas alam pada 2020 sebagai bagian dari upaya menurunkan polusi asap.
Cina telah mengalihkan bahan bakar 4,7 juta rumah tangga dan 62 ribu perusahaan dari batu bara menjadi gas selama periode 2012-2017. Namun percepatan program tahun lalu menyebabkan kelangkaan bahan bakar yang parah di wilayah utara selama musim dingin.
Cina juga memasang teknologi emisi ultra rendah pada 700 gigawatt kapasitas listrik berbahan bakar batu bara dalam lima tahun terakhir, setara dengan 71 persen dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, Cina melarang 20 juta kendaraan di bawah standar beroperasi di jalan.
Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Selain itu, seperti dilansir dari South China Morning Post, Cina akan meningkatkan kapasitas pengiriman kereta api pada 2020 dan meningkatkan volume barang yang dikirim dengan kereta 30 persen untuk mengganti penggunaan truk barang.
Ding Yan, Wakil Direktur Pusat Pengendalian Emisi Kendaraan di Kementerian Ekologi dan Lingkungan, mengatakan truk menghasilkan polusi udara 13 kali lebih banyak per unit kargo dibanding kereta api.
"Kendaraan bermotor telah menjadi sumber utama polusi di banyak kota besar dan menengah," ujarnya
Jumlah total kendaraan di Cina mencapai 310 juta tahun lalu, dengan kepemilikan mobil masih meningkat sekitar 20 juta per tahun. Mobil bertanggung jawab atas sekitar 45 persen dari polusi di Beijing.
Baca: Cina Rilis Video Uji Coba Senjata Laser ala Star Wars
Untuk meningkatkan pengiriman kereta api hingga 30 persen pada akhir dekade ini, pemerintah akan mengenakan biaya yang lebih tinggi dan memperkenalkan prosedur pemantauan yang lebih ketat untuk mencoba mencegah pengiriman melalui kendaraan bermotor.
Pemerintah juga akan menindak lembaga-lembaga pemeriksa emisi yang curang dan menaikkan standar bahan bakar, terutama untuk solar. Standar bahan bakar nasional VI, setara dengan Euro VI yang diperkenalkan di Eropa pada 2014, akan diluncurkan di Cina pada awal tahun depan.
