TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok HAM mengkritik keputusan otoritas berwenang Turki yang melakukan pemecatan terhadap lebih dari 18.000 pegawai negeri sipil atau PNS negara itu. Mereka menyerukan kepada pemerintah Turki agar mengakhiri pemecatan besar-besaran para PNS yang dilakukan setelah percobaan kudeta militer.
Kelompok-kelompok HAM dalam kritiknya menyebut tindakan keras itu memiliki efek mendalam pada masyarakat Turki. Para pekerja yang kena dipecat itu karena dicurigai terkait dengan kelompok-kelompok yang bertindak melawan keamanan nasional Turki.
“Di bawah keadaan darurat, pemerintah Turki dengan sengaja mulai membongkar masyarakat sipil, mengunci pembela HAM, menutup organisasi dan menciptakan iklim ketakutan yang mencekik”, kata Gauri van Gulik, Direktur Amnesty International untuk wilayah Eropa, yang pada April 2018 menyerukan komunitas internasional agar menekan Turki karena melakukan langkah-langkah ini.
Pemerintah Turki telah memecat lebih dari 18.500 pegawai negara dalam dekrit darurat yang terbit pada Minggu, 8 Juli 2018. Dilansir dari Deutsche Welle, dari 18.500 PNS yang dirumahkan sekitar 9.000 anggota polisi dan 6.000 anggota militer. Bukan hanya diberhentikan, paspor mereka pun dibatalkan. Turki dikabarkan akan menutup sekitar 12 organisasi non pemerintah, tiga surat kabar dan satu saluran TV.
Baca: Pemilu Turki, Trump Ucapkan Selamat kepada Erdogan
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkumpul di luar Istana Kepresidenan, saat peringatan gagalnya kudeta di Ankara, Turki, 16 Juli 2017. Turki memperingati gagalnya kudeta militer setahun lalu. AP
Sebelumnya, lebih dari 110.000 PNS diberhentikan dan puluhan ribu lainnya dibekukan dari jabatannya, di bawah keputusan serupa. Pemecatan ini dilakukan saat Turki berstatus darurat yang mulai berlaku setelah percobaan kudeta militer pada 15 Juli 2016 untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan.
Baca: Kudeta Militer di Turki Bukan yang Pertama
Sebagian besar mereka yang diberhentikan karena dituduh oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memiliki hubungan dengan ulama bernama Fethullah Gulen, yang kini menetap di Saylorsburg, Pennsylvania, Amerika Serikat. Erdogan sangat yakin, Gulen adalah dalang di balik aksi kudeta militer Juli 2016. Dalam aksi tersebut, pasukan yang disebut Erdogan ‘kelompok Gulen’ turun dengan senjata penuh.
Aksi tersebut gagal setelah warga Turki turun ke jalan dan melawan gerakan kudeta. Dalam upaya kudeta militer itu, setidaknya 290 orang tewas, termasuk 100 orang yang diduga sebagai perencana kudeta.
DW l TW l MUH.BASKHORO W.D.
