Presiden Meksiko Mau Berdamai dengan Kartel Narkoba?

TEMPO.CO, Jakarta - Meksiko telah memerangi geng narkoba dengan mengerahkan ribuan polisi, tentara dan perwira intelijen untuk menindak kartel dan pemimpin mereka selama 12 tahun terakhir. Jika presiden Meksiko yang baru terpilih bisa melakukan negosiasi dengan kartel narkoba, para pengamat yakin ini bisa menggantikan strategi yang mengedepankan kekerasan.

Andres Manuel Lopez Obrador, tokoh sayap kiri yang menang pemilu pada Minggu kemarin setelah dua kali mencalonkan diri untuk presiden, ingin mengatur ulang aturan dalam memerangi narkoba. Ia mengisyaratkan negosiasi dan amnesti untuk beberapa tokoh kartel yang menjadi buron.

Baca: Wali Kota di Filipina Tewas Ditembak Bandar Narkoba, Dendam?

"Strategi gagal memerangi ketidakamanan dan kekerasan akan berubah," kata Lopez Obrador dalam pidato kemenangannya Minggu malam, seperti dilaporkan Reuters, 3 Juli 2018.

"Setelah sebelumnya menggunakan kekuatan, kita akan cenderung melihat pada penyebab yang menimbulkan ketidakamanan dan kekerasan," ujar Lopez Obrador. Dia mengatakan timnya memulai berkonsultasi dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia, para pemimpin agama dan PBB untuk rencana untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Sejauh ini, proposalnya masih belum jelas dan langkah menuju amnesti diyakini menghadapi tentangan dari masyarakat umum.

Tentara Meksiko melakukan operasi penangkapan pada bos gembong narkoba Joaquin "El Chapo" Guzman di Los Mochis, Sinaloa, Meksiko, 8 Januari 2016. Aparat Meksiko kembali menangkap gembong narkotika, Joaquin 'El Chapo' Guzman, enam bulan setelah dia kabur dari penjara keamanan maksimum. REUTERS/Mexican Navy/Handout via Reuters TV

Namun, Olga Sanchez, menteri dalam negeri yang diusulkan Lopez Obrador, mengatakan pemerintahan baru akan bergerak cepat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan narkoba dan pendekatan militer, karena meskipun pemerintah sudah menangkap beberapa gembong narkoba berprofil tinggi.

Shancez mengakui bahwa setiap perubahan, seperti demobilisasi pasukan militer yang memerangi kelompok-kelompok obat bius, perlu dilakukan secara bertahap. Tujuan jangka panjang termasuk legalisasi ganja dan penanaman opium untuk tujuan pengobatan. Untuk mempertimbangkan kemungkinan negosiasi perdamaian, timnya telah mempelajari proses perdamaian Kolombia dengan kelompok gerilya terbesarnya, yang memungkinkan para pemimpin pemberontak untuk bebas dari ancaman penjara.

Baca: Lopez Obrador, Pemenang Pemilu Meksiko Janji Hukum Koruptor

Dekriminalisasi termasuk keringanan hukuman bagi mereka yang mengaku bersalah, membentuk komisi untuk menyelidiki kekejaman dan pemberian santunan untuk korban. Setiap grasi akan ditujukan kepada petani, kurir narkoba, dan pelanggar hukum tanpa kekerasan yang terlibat dalam perdagangan narkoba, namun bukan pembunuhan.

Sanchez mengatakan rencana untuk amnesti akan diserahkan pada referendum publik. Jika menerima dukungan publik, pemerintah kemudian akan mengusulkannya pada Kongres.

Dilansir South China Morning Post, lebih dari 250.000 orang telah tewas dan lebih dari 30.000 orang hilang sejak mantan presiden Felipe Calderon mengirim tentara 12 tahun lalu dalam upaya untuk menetralisir kartel narkoba yang kekuatannya mulai menyaingi negara. Tahun lalu, Meksiko mencatat tingkat pembunuhan tertinggi dalam sejarah modern Meksiko.

Baca: Kriminalitas Tinggi, Mobil Lapis Baja Laku Keras di Meksiko

“Kami tidak ingin militerisasi. Kami tidak ingin perang," kata Lopez Obrador.

Sebelumnya Lopez Obrador mengatakan dia akan mengandalkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peluang pendidikan untuk mengatasi penyebab kejahatan narkoba, serta memberikan beasiswa federal kepada siswa dan menciptakan program ketenagakerjaan untuk menjaga anak-anak muda yang rentan dari kriminalitas terutama narkoba.

Leo Silva, mantan agen senior DEA di Meksiko yang kini pensiun di Amerika Serikat, mengatakan amnesti akan menjadi penghinaan terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan DEA dan pemerintah Meksiko untuk memerangi perang narkoba. Sementara DEA dan Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar terkait amnesti terhadap kartel narkoba.