TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, urung mengundurkan diri setelah mencapai sebuah kata sepakat terkait penyelesaian masalah imigran gelap di Jerman yang bisa mengancam pemerintahan Kanselir Jerman, Angela Merkel.
Hubungan Seehofer dan Merkel goyang dalam beberapa pekan terakhir menyusul rencana Seehofer yang ingin memulangkan para imigran gelap di wilayah perbatasan Austria-Jerman.
Baca Juga:
"Setelah diskusi yang intensif antara Partai CDU dan CSU, kami mencapai kata sepakat terkait bagaimana kami harus menangani imigran ilegal di wilayah perbatasan Jerman dan Austria," kata Seehofer, seperti dikutip dari situs aljazeera.com pada Selasa, 3 Juli 2018.
Baca: Pengadilan Jerman Tolak Gugatan Pengungsi terhadap Facebook
Kantor Pusat Pendaftaran Pencari Suaka (ZAA) dipadati antrean imigran yang mendaftar untuk mendapatkan kupon perumahan dan uang tunai di Kantor Jasa Kesehatan dan Sosial Negara (LAGeSo), Berlin, Jerman, 9 Desember 2015. Menteri Dalam Negeri Jerman mengumumkan dalam jangka waktu Januari hingga November sebanyak 965.000 orang mendaftar untuk mendapatkan suaka dan diperkirakan jumlahnya akan genap 1 juta di penghujung tahun ini. Getty Images/Sean Gallup
Baca: Selama 2016, 10 Imigran di Jerman Diserang Setiap Hari
Usai melakukan pertemuan dengan Partai Persatuan Demokratik Kristen Jerman atau CDU, Seehofer mengatakan dua partai konservatif di Jerman yakni CDU dan Partai Persatuan Bavarian Kristen Sosial atau CSU sudah memperketat kontrol di wilayah perbatasan seperti yang diminta pihaknya. Sedangkan Merkel mengatakan pihaknya akan membentuk pusat-pusat transit di penjuru Jerman sehingga para imigran gelap bisa dipulangkan ke negara mereka lebih awal.
Sebelumnya, Seehofer yang juga Ketua Partai CSU telah menolak kesepakatan yang dibuat oleh Kanselir Merkel di Brussels, Belgia, pada Jumat, 29 Juni 2018 dan mengancam akan mundur. Dalam kesepakatan itu, Merkel dan pemimpin Uni Eropa lainnya sepakat akan membagi secara sukarela beban gelombang pengungsi dan menciptakan pusat-pusat pengawasan di dalam kawasan Uni Eropa guna memproses permintaan suaka.
Partai CSU bersikap keras terhadap gelombang masuknya imigran gelap. Jika Partai ini menarik dukungan dari koalisi Merkel, maka Kanselir perempuan itu tidak akan memiliki suara mayoritas di parlemen Jerman.
