Ini Hal yang Tidak Akan Dibahas Jokowi dan Mahathir

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, bersama Dino R. Kusnadi, Direktur Eropa 1, sedang memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis,28 Juni 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, bersama Dino R. Kusnadi, Direktur Eropa 1, sedang memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis,28 Juni 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, pada Jumat, 29 Juni 2018, akan membicarakan isu-isu yang menjadi perhatian kedua negara, seperti isu di kawasan, global dan ASEAN. Sedangkan terkait isu bilateral, kedua kepala negara diantaranya akan membahas masalah perlindungan WNI. 

    Kementerian Luar Negeri RI mencatat, saat ini ada sekitar 2.5 juta WNI tinggal di Malaysia. Terkait perlindungan WNI, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan tidak menutup kemungkinan masalah hukum terhadap Siti Aisyah akan diangkat dalam pembicaraan kedua kepala negara. Siti Aisyah adalah TKI asal Banten, yang terlibat dalam dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. 

    “Untuk akses politiknya (kasus Siti Aisyah), kami meminta dukungan Malaysia. Namun untuk akses hukum, akan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia,” kata Arrmanatha, Kamis, 28 Juni 2018.   

    Baca: PM Mahathir Kunjungi Indonesia, Kerja Sama RI-Malaysia Meningkat?

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, sedang memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis,28 Juni 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    Baca: Menuju 100 Hari Kerja Mahathir Mohamad Mereformasi Malaysia

    Disinggung soal kerja sama perlindungan TKI dengan Malaysia, Arrmanatha menjelaskan pihaknya belum bisa menjelaskan lebih rinci karena saat ini Malaysia telah dipimpin oleh pemerintahan baru yang usianya bahkan belum genap satu bulan, Menteri Luar Negeri Malaysia yang baru pun belum ditunjuk. Kendati demikian, persiapan teknis perlindungan TKI di Malaysia masih terus dilakukan.                     

    Lebih lanjut, Arrmanatha menyebut kedatangan Perdana Menteri Mahathir ke Jakarta sebagai kunjungan yang unik. Sebab ada kesamaan antara pemerintahan Mahathir dan pemerintahan Presiden Jokowi yang sama-sama anti-korupsi dan berkonsep pada pengembangan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan kerja sama dalam menghormati kebhinekaan. 

    Kendati sama-sama memerangi korupsi, Presiden Jokowi tidak akan menyinggung masalah dugaan skandal korupsi di 1MDB dalam pertemuannya dengan Mahathir di Istana Bogor pada Jumat 29 Juni 2018. Dugaan korupsi di lembaga investasi milik pemerintah Malaysia 1MDB, telah menyeret mantan perdana menteri Najib Razak.    

    “Jokowi punya komitmen yang sangat tinggi dalam pemberantasan korupsi dan ini ada kesamaan dengan Perdana Menteri Mahathir, tetapi tidak akan membahas soal 1MDB. Kedua pemimpin memiliki komitmen untuk memerangi korupsi,” kata Arramanatha.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.