Myanmar Pecat Jenderal yang Terlibat Membunuh Rohingya

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Senior Min Aung Hlaing memeriksa pasukan militer di Nay Pyi Taw pada Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, Maret 2018. (Steve Tickner | Frontier)

    Jenderal Senior Min Aung Hlaing memeriksa pasukan militer di Nay Pyi Taw pada Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, Maret 2018. (Steve Tickner | Frontier)

    TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar mengumumkan telah memecat jenderal yang dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa dan Kanada karena terlibat membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap kelompok etnis Rohingya.

    Pemecatan jenderal tersebut diumumkan melalui akun Facebook resmi militer Myanmar dengan menyatakan, nama jenderal Maung Soe bertanggung jawab atas keamanan di Rakhine dipecat karena kinerja buruk.

    Baca: Militer Myanmar Bunuh Kaum Rohingnya Termasuk Bayi

    Uni Eropa memasukkan nama Maung Soe dalam daftar tujuh perwira senior militer yang terkena sanksi.

    Jenderal Maung Maung Soe dituduh oleh Uni Eropa serta negara lainnya memainkan peran penting dalam pelanggaran hak asasi manusia di komunitas Muslim Rohingya, yang memaksa lebih dari 700.000 penduduk wilayah Rakhine melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017.

    Saat itu, militer Myanmar menggelar operasi keamanan di Rakhine sebagai balasan atas  serangan mematikan yang dilakukan oleh milisi Rohingya bersenjata.

    Operasi militer yang brutal telah memaksa puluhan ribu orang Rohingya berlindung di Bangladesh. PBB menyebutnya sebagai pembersihan etnis.

    Baca: Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

    Pemerintah Myanmar mendapat kecaman karena tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pasukannya.

    Sanksi Uni Eropa ini berselang sehari setelah Kanada mengumumkan memberlakukan sanksi terhadap tujuh petinggi militer tersebut.

    Sanksi Kanada dan Uni Eropa adalah membekukan aset para perwira dan melarang mereka bepergian ke negara anggota Eropa dan Kanada.

    Baca: PBB: Myanmar Belum Siap Terima Kembali Rohingya

    Sebagian besar pengungsi Rohingya saat ini tinggal di kamp-kamp kotor di Bangladesh.  Mereka sangat  takut untuk kembali ke Myanmar meskipun kedua negara telah menandatangani kesepakatan repatriasi. Banyak pengungsi mengatakan mereka tidak akan kembali tanpa jaminan perlindungan dasar.

    PBB menandatangani perjanjian dengan Myanmar bulan ini untuk mengizinkan lembaga-lembaganya untuk menilai kondisi di negara bagian Rakhine.  Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah menghadapi kecaman global karena sikap yang seolah tidak membela Rohingya.

    AL JAZEERA|CNN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.