Pengacara Hak Sipil Amerika Menangis Soal Pemisahan Anak Imigran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendemo bentrok dengan penegak hukum di luar Ernest Morial Convention Center di New Orleans, La. Senin, 18 Juni 2018. Mereka menentang penahanan dan pemisahan anak-anak imigran dari orang tua di Perbatasan AS. Matthew Hinton/The Advocate/AP

    Pendemo bentrok dengan penegak hukum di luar Ernest Morial Convention Center di New Orleans, La. Senin, 18 Juni 2018. Mereka menentang penahanan dan pemisahan anak-anak imigran dari orang tua di Perbatasan AS. Matthew Hinton/The Advocate/AP

    TEMPO.CO, Texas – Pengacara hak sipil Amerika Serikat, Sirine Sheboya, mengaku merasa sangat sedih menyaksikan barisan ibu dan bapak imigran tak berdokumen yang mengantri untuk bisa bertemu kembali dengan anak-anak mereka.

    Mereka berdiri dengan antrian panjang di Pusat Penahanan Port Isabel, Texas.

    Baca: 

    5 Ibu Negara Amerika Mengecam Kebijakan Imigran Trump

    Atasi Imigran Gelap, Angkatan Laut Amerika Siapkan Rp 3,2 T

    “Sejumlah orang mempertimbangkan untuk tidak mengajukan permohonan suaka ke AS karena mereka berpikir itu akan membuat mereka bisa kembali bertemu dengan anak-anak mereka lebih cepat. Ini sangat salah,” kata Shebaya dengan terbata-bata seperti dilansir NBC News, Senin, 25 Juni 2018.

    Pengacara Hak Sipil Sirine Shebaya. Guardian Ava Benach

    Para orang tua ini merupakan imigran tak berdokumentasi yang ditahan petugas perbatasan AS. Petugas lalu memisahkan mereka dari anak-anak mereka, yang kemudian ditahan di tempat penahanan berbeda di daerah lain di ruang-ruang berkawat mirip kandang.

    Peristiwa ini merupakan efek langsung dari kebijakan imigrasi ‘Toleransi Nol’ yang dilakukan Presiden Donald Trump, yang mulai diterapkan pada 5 Mei 2018.

    Baca: 

    2000 Anak Terpisah dari Orang Tua Akibat Kebijakan Imigrasi Trump

    Trump Bela Kebijakan Pemisahan Imigran Ilegal dengan Anak Mereka

    Sejumlah pengacara hak sipil lalu turun tangan untuk membantu para orang tua ini agar bisa bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Menurut dia, sistem imigrasi di AS memang cenderung keras dan menunjukkan kurangnya kepedulian.

    “Tapi saya belum pernah menyaksikan sejumlah besar orang dihukum dengan dipisahkan dari anak-anak mereka tanpa alasan,” kata Shebaya.

    Menanggapi krisis imigran ini, Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat menghabiskan waktu 2,5 jam di Pusat Penahanan Port Isabel pada Ahad malam, 24 Juni 2018.

    Seusai bertemu petugas dan imigran yang ditahan, Warren mengatakan petugas perbatasan mengatakan pusat penahanan ini bukan tempat pertemuan kembali orang tua imigran dan anak-anak mereka.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan pemisahan orang tua imigran dan anak mereka di perbatasan AS -- Meksiko. AP/Pablo Martinez Monsivais

    “Petugas menegaskan ini bukan pusat reunifikasi orang tua imigran dan anak-anak mereka. Tidak ada anak-anak imigran yang akan dibawa ke sini. Tidak bakal ada keluarga yang disatukan kembali di sini,” kata Warren sambil mengatakan,”Ini tempat penahanan ayah dan ibu yang kehilangan anak-anak mereka”.

    Sebelumnya, Kementerian Keamanan Dalam Negeri melansir fakta bahwa lembaga itu menyiapkan proses lengkap untuk mempertemukan kembali keluarga para imigran dengan anak-anak mereka. “Tapi pada Ahad, Trump justru meminta semua imigran tak berdokumen dideportasi tanpa proses pengadilan,” begitu dilansir NBC News.

    Sebelumnya, seperti dilansir Reuters, Trump meneken perintah eksekutif untuk membatalkan pemisahan anak imigran dan orang tuanya di perbatasan AS dan Meksiko. Dia melakukan ini karena mendapat kecaman dari berbagai pihak dalam dan luar negeri termasuk para tokoh Partai Republik, yang menyebut tindakan pemerintahannya itu tidak berperi-kemanusiaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.